Mahkamah Konstitusi (@officialMKRI) header
Mahkamah Konstitusi (@officialMKRI) profile picture

Akun Twitter Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dikelola oleh Biro Humas dan Protokol | Informasi Seputar Sidang, Nonsidang, dan Putusan.

Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Joined March 2012
Halo #Courtizen! 👋✨ Siap menambah wawasan hukum konstitusi hari ini? Constitutional Review Journal kali ini hadir dengan dua kajian menarik untuk masuk daftar bacaanmu! ⚖️ 1. “Internal Trade Barriers in Canadian Federalism: Privy Council Doctrine and Supreme Court Continuity” Karya Alex Atanasov ini mengulas bagaimana penafsiran awal Privy Council terus memengaruhi fragmentasi pasar dan regulasi perdagangan internal di Kanada hingga kini. 📖 2. “Constitutional Tort as A Constitutional Complaint: Reconstructing Governmental Unlawful Acts Regulation” Ditulis oleh Bimo Fajar Hantoro dan Fathimah Azzahro, artikel ini menawarkan rekonstruksi regulasi perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah sebagai alternatif mekanisme pengaduan konstitusional secara de facto. Ingin membaca kajian lengkapnya? Langsung pindai QR Code pada gambar untuk membaca dan mengunduh artikelnya ya! 🔎📚 #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI #ConstitutionalReviewJournal
1
359
Memberikan arahan hukum bukan sekadar memahami aturan, tetapi juga membantu menemukan solusi atas persoalan hukum. ⚖️ Pernah mendengar istilah Rechtskundig Adviseur? 👀 Penasaran dengan penjelasnnya? Yuk, simak pembahasannya dalam #KamusHukum kali ini! #MengawalKonstitusi #SalamKonstitusi #MKRI
1
121
MK menggelar audiensi bersama Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Kamis (19/11). Audiensi tersebut bertujuan untuk bertukar pikiran mengenai prinsip penguasaan negara dalam perspektif konstitusi serta mendiskusikan aspek-aspek konstitusional dalam penyusunan naskah kebijakan transformasi sistem ketenagalistrikan Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan menegaskan bahwa listrik harus dirasakan oleh rakyat dan penguasaan oleh negara tidak dapat diganggu gugat. Sementara itu, Direktur Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menyampaikan bahwa DPR tengah menginisiasi revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan. Ia berharap hasil diskusi bersama MK dapat menjadi masukan bagi DPR dalam menyusun revisi undang-undang tersebut. #MengawalKonstitusi #SalamKonstitusi #MKRI
1
293
Sudah jelas dan terukurkah batas waktu perbaikan jalan rusak yang membahayakan pengguna jalan? 🤔 Sebanyak 14 orang Pemohon yang berstatus mahasiswa menguji kata "segera" dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terkait kewajiban penyelenggara jalan dalam memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Para Pemohon menilai, kata "segera" menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas waktu dan ukuran kewajiban penyelenggara jalan sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Menurut mereka, penanganan jalan rusak dikhawatirkan dapat ditunda tanpa ukuran objektif berdasarkan tingkat bahaya dan standar teknis. Hal ini dinilai merugikan Para Pemohon, baik secara aktual seperti yang dialami Pemohon I yang mengalami kecelakaan dan cedera fisik saat melintasi jalan berlubang, maupun secara potensial bagi Pemohon lainnya yang menghadapi risiko kecelakaan saat berulang kali melintasi jalan rusak. Baca berita selengkapnya di menu Berita Sidang pada laman mkri.id ya, #Courtizen! 😉 #MengawalKonstitusi #SalaMKonstitusi #MKRI #UULLAJ
3
22
2
73
6,952
Akses berita sidang Pengujian Undang-Undang pada Kamis (19/11) melalui tautan berikut: mkri.id/berita?category=SIDA… #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI
2
351
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan melantik lima pejabat fungsional di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK sebagai upaya memperkuat kinerja kelembagaan. Kelima pegawai yang dilantik yaitu Andhini Sayu Fauzia dan Tiara Agustina (Pranata Humas Ahli Muda), Raisa Ayuditha Marsaulina (Pranata Humas Ahli Pertama), Lambang Tri Sulistiyo (Pranata Humas Penyelia), serta Bobi Arianto (Arsiparis Mahir). Dalam arahannya, Heru menegaskan bahwa jabatan adalah karunia sekaligus amanah yang harus disyukuri dengan berbuat baik, dimulai dari hal sederhana seperti disiplin, bekerja tulus, serta terus mengembangkan kapasitas diri. Selamat atas amanah baru yang diemban; semoga senantiasa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas dalam mendukung tugas konstitusional MK. #MengawalKonstitusi #SalaMKonstitusi #MKRI
1
373
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) hadir belajar hukum dan konstitusi ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis (19/11/2026). Para mahasiswa disambut oleh Analis Hukum Ahli Madya MK, Syamsudin Noer di Aula Lantai Dasar, Gedung 1 MK. Melalui paparan berjudul “Peran dan Kewenangan MK dalam Sistem Peradilan Negara”, Syam demikian pemateri disapa mengenalkan seputar MK dan kewenangan yang melekat pada lembaga peradilan ini. Untuk memantik diskusi, Syam menguji pengetahuan umum para mahasiswa sementer 1, 3, dan 5 tentang MK. “Apa yang kalian ketahui tentang MK?” tanya Syam. #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI
1
301
MK menerima audiensi dari President University, Rabu (18/11). Audiensi yang diterima oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani didampingi Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan ini dalam rangka menjajaki kerja sama antara MK dan President University. Dalam audiensi tersebut, Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan sejumlah peluang kerja sama, salah satunya melalui kedudukan MK sebagai sekretariat permanen The Association of the Asian Constitutional Court and Equivalent Institution (AACC) yang memungkinkan mahasiswa Hubungan Internasional untuk magang. Sementara itu, Rektor President University Handa S. Abidin menyampaikan rencana kolaborasi melalui kegiatan kuliah umum dan kunjungan mahasiswa sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. #MengawalKonstitusi #SalamKonstitusi #MKRI
1
262
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengungkapkan temuan penyalahgunaan rokok elektronik atau vape sebagai media untuk memasukkan, menyamarkan, dan mengonsumsi narkotika, psikotropika, serta zat psikoaktif lainnya. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/11). Kunta menjelaskan bahwa pengaturan yang telah dibentuk tidak boleh dipahami sebagai akhir dari tanggung jawab negara, melainkan sebagai kerangka yang harus terus dievaluasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, profil risiko kesehatan, serta efektivitas pelaksanaannya. Perkembangan risiko rokok elektronik juga dapat menjadi dasar bagi Pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi kebijakan, termasuk mempertimbangkan perubahan pendekatan dari pengendalian menuju pembatasan yang lebih ketat atau pelarangan secara menyeluruh. Penasaran dengan berita selengkapnya? #Courtizen bisa cek pada tautan berikut ya: youtube.com/watch?v=8YFzBgIR… #MengawalKonstitusi #SalamKonstitusi #MKRI
1
1
1
412
#Courtizen, pernah denger nggak kalo perjalanan ketatanegaraan Indonesia sempat berada di titik krusial akibat kebuntuan politik yang berkepanjangan? Kondisi inilah yang akhirnya melahirkan Dekret Presiden 5 Juli 1959! 📜 Yuk, kulik sejarah penting ini lewat edisi #TahukahAnda! Mulai dari alasan dibubarkannya Konstituante, kembalinya UUD 1945 menggantikan UUDS 1950, hingga perubahan sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Biar nggak penasaran, langsung simak penjelasannya ya! 👆✨ #MengawalKonstitusi #SalaMKonstitusi #MKRI
2
2
6
492
Analis Hukum Ahli Madya MK Haifa Arief Lubis dengan dipandu moderator Penyuluh Hukum Ahli Muda MK Juliana Tikka Murni. Mengawali pemaparannya, Haifa menjelaskan sejarah pembentukan MK yang berawal dari gagasan pengujian undang-undang terhadap konstitusi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945. Saat itu, Mohammad Yamin mengusulkan agar Balai Agung atau Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang. Namun, gagasan tersebut tidak disetujui oleh Soepomo dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya belum tegasnya konsep pemisahan kekuasaan serta terbatasnya pemahaman ahli hukum mengenai mekanisme pengujian undang-undang. Gagasan tersebut kembali berkembang pada era reformasi 1998 yang ditandai dengan tuntutan penegakan supremasi hukum dan perubahan sistem ketatanegaraan. Melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 pada 2001, keberadaan MK dimasukkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C. Selanjutnya, MK resmi dibentuk pada 13 Agustus 2003 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. #MengawalKonstitusi #SalaMKonstitusi #MKRI
1
3
443
Konstitusi bukan sekadar teks hukum yang kaku, melainkan ruang gagasan yang selalu hidup dan kerap memicu perdebatan menarik di tengah masyarakat. Mari bedah tuntas buku Meributkan Konstitusi dalam Diskusi Literasi Konstitusi (DIKSI) Seri #18. Kali ini, #Courtizen akan berdiskusi langsung bersama sang penulis, Baharuddin Aritonang (Anggota Forum Konstitusi), dengan Suryo Gilang Romadlon (Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya) sebagai moderator. Catat waktunya ya! Acara ini berlangsung pada Selasa, 24 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB. #Courtizen bisa bergabung secara gratis melalui Zoom maupun siaran langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI. Selain memperluas perspektif seputar dinamika konstitusi, #Courtizen bisa memperoleh e-sertifikat serta kesempatan membawa pulang doorprize buku menarik! ✨ Tunggu apa lagi? Ajak rekan-rekan dan ramaikan diskusi serunya di DIKSI Seri #18! 🥳 #DiskusiLiterasiKonstitusi #MahkamahKonstitusiRI #EduLawProject #RajaGrafindoPersada #PerpustakaanMKRI
1
2
301
Seorang karyawan swasta, Donaldy Christian Langgar, mempersoalkan norma yang mengatur pelaksanaan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja selama penyelesaian perselisihanh hubungan industrial (PHI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Hal itu disampaikan Donaldy Christian Langgar (Pemohon) dalam sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, (18/11/2026) dengan agenda memeriksa Permohonan Nomor 415/PUU-XXIV/2026. Pemohon mengujikan Pasal 157A ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi, “Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”. Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut: youtube.com/live/hzE8gmqrFdk… #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI
1
401
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan 189 siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXII Gelombang II Tahun 2026 Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Agung pada Rabu (18/11/2026). Para Siswa PPPJ itu diterima langung oleh Analis Hukum Ahli Madya Syamsudin Noer di Aula Gedung 1 MK. Kepada para siswa dari lima kelas PPPJ itu Syamsudin membawakan materi “Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Peradilan Negara”. Pria yang akrab disapa Syam itu mengatakan MK tidak memiliki lembaga eksekutorial sebagaimana lembaga peradilan Mahkamah Agung (MA) karena memang dirancang tidak ada jaksa untuk mengeksekusi putusan MK. #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI
2
1
3
538
Seorang karyawan swasta bernama Rudi mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menyoal frasa “Pihak-pihak yang bersengketa” dalam pasal tersebut karena memiliki cakupan yang terlalu luas sehingga memberikan kewenangan kepada seluruh pihak yang bersengketa termasuk Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Badan, atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak. “Masih terdapat hak untuk mengadakan Peninjauan Kembali oleh para Pejabat TUN terutama dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, yang hal ini melanggar Putusan MK Nomor 24 Tahun 2024,” ujar Fungsiawan selaku kuasa hukum dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 417/PUU-XXIV/2026 pada Rabu (18/11/2026) di Ruang Sidang MK, Jakarta. Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut: youtube.com/live/w37hHYxjTgQ… #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI
392
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno pemeriksaan Permohonan Nomor 350/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materiil Pasal 81A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) pada Rabu (18/1/2026). Sidang beragendakan mendengar Mahkamah Agung (MA) sebagai Pemberi Keterangan yang diwakili oleh Hakim Yustisial Yura Pratama Yudhistira. Yura mengatakan dasar hukum pembebanan biaya perkara Hak Uji Materiil (HUM) perlu dibedakan. Pertama, Pasal 81A ayat (2) dan ayat (3) UU MA merupakan ketentuan umum yang pada pokoknya mengecualikan biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara (TUN) dari mata anggaran MA serta membebankannya kepada pihak atau para pihak yang beperkara. Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut: youtube.com/live/zy-dGJJ0qM4… #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI
1
1
3
259
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres) pada Rabu (18/11/2026). Sidang ketiga untuk Permohonan Nomor 389/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Muhamad Riziq Maulana ini, beragendakan mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah/Presiden. Walakin, DPR dan Presiden/Pemerintah meminta penundaan penyampaian keterangannya. “Oleh karena itu, Mahkamah menunda persidangan pada Kamis, 26 November 2026 pukul 10.30 WIB,” jelas Ketua MK Suhartoyo menyampaikan alasan penundaan persidangan. Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut: youtube.com/live/-IqdsJ49s5Q… #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI
1
2
792
Khawatir percakapan teleponmu disadap secara diam-diam tanpa batasan hukum yang jelas? 🤔 Empat orang Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia menguji Pasal 136 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perihal kewenangan penyidik dalam melakukan penyadapan. Para Pemohon menilai, ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik untuk menyadap tanpa syarat apapun, baik mengenai jenis tindak pidana, ambang bukti, izin pengadilan, maupun jangka waktu. Hal ini berpotensi melanggar privasi karena warga yang bukan tersangka dapat ikut tersadap tanpa sepengetahuan mereka, hanya karena berkomunikasi dengan nomor telepon yang sedang disasar. Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar tindakan penyadapan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu namun wajib mendapat persetujuan pengadilan paling lambat 1x24 jam. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak konstitusional dan privasi warga negara. Baca berita selengkapnya di menu Berita Sidang pada laman mkri.id ya, #Courtizen! 😉 #MengawalKonstitusi #SalaMKonstitusi #MKRI #KUHAP
1
13
3,064
Akses berita sidang Pengujian Undang-Undang pada Rabu (18/11) melalui tautan berikut: mkri.id/berita?category=SIDA… #MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI
1
3
324