Delta

Catatan atas konpers @DivHumas_Polri terkait peristiwa penggrebekan pesantren Hamatul Qur'an Sukoharjo 1. Cara penggeledahan TIDAK memperhatikan perlindungan anak dan perempuan Polri mengakui peristiwa itu menimbulkan ketakutan, terutama pada anak-anak dan perempuan, lalu berjanji melibatkan Polwan serta UPTD PPA. Namun di lapangan, operasi dilakukan dini hari oleh aparat bersenjata lengkap, pintu didobrak, dan santriwati (banyak yang masih di bawah umur) diduga ditodong senjata serta ditarik dalam keadaan belum berjilbab. Cara seperti ini dinilai terlalu keras untuk lokasi yang diketahui dihuni anak-anak dan perempuan. 2. Pengawasan hanya mengandalkan mekanisme internal Polri menyatakan keluhan akan didalami secara objektif melalui Propam dan mendapat perhatian Kompolnas. Masalahnya, Propam adalah bagian dari Polri sendiri. Dalam kasus yang menyangkut dugaan intimidasi dan perlakuan tidak pantas terhadap anak-anak, perlu adanya pemeriksaan yang lebih independen dengan melibatkan @KomnasHAM @KomnasPerempuan @komnas_anak bukan hanya oleh institusi yang sama. 3. Empati disampaikan tanpa pengakuan kesalahan prosedur Pernyataan Polri menekankan empati dan menegaskan bahwa penegakan hukum bukan untuk menstigma pesantren. Namun, pernyataan itu lebih terasa sebagai upaya meredam kritik. Belum ada pengakuan terbuka bahwa ada prosedur yang bermasalah (waktu operasi, cara masuk, atau perlakuan terhadap anak), hanya janji evaluasi ke depan. 4. Ada kesenjangan antara klaim resmi dan keluhan di lapangan Polri menyebut sudah melibatkan Polwan, didampingi UPTD PPA, dan sebagian barang sudah dikembalikan. Di sisi lain, pihak pesantren dan Komnas HAM melaporkan adanya intimidasi, penodongan senjata, anak-anak dibawa tanpa pendampingan awal, serta penyitaan barang pribadi tanpa surat yang jelas. Dua versi ini belum terjembatani dengan penjelasan yang spesifik. Dampak operasi tidak sebanding dengan hasil yang didapat 5. Penggeledahan dilakukan untuk memburu seorang DPO terkait kasus pembakaran warung. DPO tidak ditemukan, sementara yang terdampak justru santriwati dan ustazah yang setelah diperiksa ternyata tidak terlibat. Ini menimbulkan pertanyaan soal proporsionalitas tindakan yang dilakukan. Ayo @SuyudiArioSeto ini kesempatan anda membuktikan bahwa institusi ini masih bisa diperbaiki dan menjalankan fungsi nya dengan benar yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat