HUREM retweeted
Setelah menyembah berhala, terhipnotis bertahun-tahun, akhirnya kesadaran saya makin membuktikan bahwa keluarga dari ibukota norwegia itu memang komplotan penipu.
Terima kasih Tuhan telah menyadarkan saya..
HUREM retweeted
Jika ditakdirkan Allah
Saya bakal bertemu Mr. Jack di Sidang PN Jaktim tanggal 5 November 2026.
Saya bertanya dan Mr Jack harus menjawab.
Apakah ada yang mau titip pertanyaan?
Silakan tulis di komentar yaa
Jas almamater kebanggaan
malah dipakai untuk pentas panggung sandiwara... duh
Jas almamater ini ada yg memperolehnya dg tetesan keringat dan darah loh
RT @mohmahfudmd: Pasca vonis MA ttg Suket Gibran ada yg bilang vonis itu berlaku ke depan (prospektif) dan ada yang bilang berlaku surut (r…
Apa yg mereka lakukan
Bukan utk kita hari ini
Tapi untuk anak keturunan kita
Puluhan tahun kedepan
agar anak2 kita bisa hidup lebih baik dari kita hari ini ,
Hidup sejahtera tanpa intimidasi dan pembungkaman !!
HUREM retweeted
Hari ini Saya dan Tim Kuasa Hukum mencabut gugatan dan Walk Out dari sidang PTUN terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran.
Alasannya, Tergugat/Kementerian Pendidikan, setelah berkali-kali diminta, bahkan oleh Ketua Majelis, TIDAK kunjung menghadirkan bukti apapun yang menjadi dasar terbitnya Suket.
Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan.
Kok bisa? Ada apa?
HUREM retweeted
DUA ANAK YATIM MAU DITITIP DIPAK PURNOMO .NAMUN LANGSUNG DITOLAK ..?
Assalamualaikum
Alhamdulillah
Tadi malam saya kedatangan tamu dari Gresik yang menyampaikan sudah seminggu tidak pulang karena bingung banyak hutang ,harus jalan kaki bersama anaknya tanpa tujuan .
Adik Abl usia 12 tahun dengan pakaian yang sudah seminggu belum ganti baju dan rencananya langsung ditinggal dipasrahkan ke saya agar ibu Santi yang beralamat didesa gempol kurung kecamatan menganti Gresik bisa cari kerja untuk bayar hutang .
Abl Sambil menangis melihat ibunya tanpa terasa menetes air matanya dan terdengar lirih suara “ya pak saya siap ditinggal ibu disini “nanti adiknya menyusul diantarkan ke yayasan namun langsung saya tolak .
Kasihan jika anak anak masih kecil dan harus sekolah malah harus dititipkan dirumah saya .
Insyaallah saya akan membantu modal usaha untuk bisa kerja dan untuk anak anaknya tetep bisa sekolah .
kasihan nasibnya jika tidak sekolah akibat hutang orang tua .
Semoga ada solusi terbaik buat permasalahan
Deretan artis kesayangan istana 😁
Gercep njajal kereta cepat Whoose dan mengunjungi IKN tapi mendadak
pada tidur saat Karhutla ?
Hidup sekali kok
Dibikin ribet..😂😂
Maksud hati membela, apa daya justru mencelakakan. "Membela dengan membabi buta, akhirnya menjerumuskan yang dibela.”
Dua ungkapan diatas, rasanya pas untuk menggambarkan strategi Tim Pembela Hukum Gibran Rakabuming Raka, Patrialis Akbar, dkk. Betapa tidak, niatnya ingin menyakinkan hakim dan publik bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang bisa disejajarkan dengan SMA di Indonesia. Tapi, pembelaan itu justru menguatkan unsur pidana yang dilaporkan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dan Ormas Pejabat (Pengacara Jawara Bela Umat) di Bareskrim.
Penjelasannya demikian:
Laporan pidana terhadap Gibran didasarkan pada Surat Keterangan (Suket) No. 9149/DD.I/KS/2019 yang menyebut ia menyelesaikan Grade 12 UTS Insearch, Sydney, dan dinilai setara SMK/SMA di Indonesia. Suket ini dipakai untuk memenuhi syarat pendidikan minimal tamat SMA/sederajat (Pasal 169 huruf r UU Pemilu) saat pencalonan Wapres.
MK dalam putusannya menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan dengan SMA. Certificate of Attendance hanya bukti kehadiran, bukan bukti kelulusan.
Kubu pembela Gibran justru mengajukan Sertifikat Advanced Diploma dari MDIS Singapura sebagai bukti pendidikan setara SMA/A-Level. Padahal, Suket 2019 tidak pernah merujuk dokumen MDIS tersebut, melainkan hanya Grade 12 UTS Insearch.
Hal ini menimbulkan dua kemungkinan yang sama-sama menguatkan unsur keterangan palsu/pemalsuan (Pasal 391 KUHP):
1. Jika rujukan Suket adalah Grade 12 UTS Insearch → penilaian setara SMA tidak benar, karena tidak ada bukti kelulusan yang sah menurut MK.
2. Jika rujukan Suket adalah Sertifikat MDIS → keterangan dalam Suket tidak benar, karena dokumen tersebut tidak pernah disebut sebagai dasar penyetaraan.
Pembelaan di PTUN justru memperkuat laporan pidana ke Bareskrim, alih-alih membuktikan adanya ijazah setara SMA.
Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Tim Advokasi Penegak Etika, Moral & Integritas Bangsa
rmol.id/read/2026/10/30/7266…
