Pinned Tweet
CSOs Indonesia a protest against WTO policies that are detrimental to society & environment in front of the Indonesian Ministry of Trade of Republic Indonesia. WTO has exacerbated the plight of those living in LMIC by serving the interests of developed countries #NoWTO
LIVE NOW!
Who profits, and who bears the costs of critical mineral extraction?
Agung Prakoso from Indonesia for Global Justice shares insights on nickel, tin, and the struggle for a just transition in Southeast Asia.
Indonesia Global Justice retweeted
🇮🇩 Landmark ruling in Indonesia
Constitutional Court reinstated a key safeguard against pharmaceutical patent evergreening, helping prevent unjustified patents & affirmed that civil society & patient groups can challenge patent grants.
Full report 🔗 tinyurl.com/j5hs4rka
ASEAN tengah mendorong integrasi ekonomi digital melalui DEFA.
Sekilas, integrasi ini terdengar menjanjikan, Tapi, apakah manfaatnya akan benar-benar terbagi secara merata?
Di sinilah DEFA perlu dilihat lebih jauh.
Bukan hanya soal seberapa besar pasar digital ASEAN akan tumbuh, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kapasitas untuk menguasainya dan yang peroleh manfaat terbesar.
Lalu, bagaimana posisi Indonesia? Apa yang dipertaruhkan?
DEFA bukan sekadar soal integrasi pasar digital. Di baliknya ada persoalan tentang data, teknologi, kekuatan platform, UMKM, dan ruang kebijakan Indonesia.
Baca analisis lengkapnya dalam Policy Paper IGJ berikut, igj.or.id/2026/09/16/policy-…
Hari Tani Nasional adalah pengingat bahwa perjuangan petani bukan sekadar soal memproduksi pangan, tetapi juga tentang hak atas tanah, ruang hidup, dan kedaulatan pangan.
Petani bukan kriminal. Tanah bukan komoditas untuk dimonopoli. Pangan bukan sekadar urusan pasar!
Utang bertambah, deforestasi melonjak, anggaran dipangkas, investasi dibuka, sementara jutaan rakyat masih mencari kerja.
Merdeka tak cukup dirayakan. Ia harus dikawal dan diperjuangkan.
Dirgahayu RI ke-81.
#HUTRI81
Indonesia Global Justice retweeted
Nurses & scientists in the Global South are the first piece in pathogen collection & processing that feeds global databases.
If @WHO allows anonymous users, their effort will be privatized by Global North companies.
Speak against this injustice: fairpabs.org
#fairpabs
SIARAN LANGSUNG!
Konferensi Pers: Pajak dalam Bayang-Bayang Aparat.
Penyampaian Somasi kepada Presiden, DPR RI, dan Menteri Keuangan atas Pelibatan TNI Polri dalam Administrasi Perpajakan.
youtube.com/live/k3BoiBmfvFY…
Hari Buruh bukan sekadar seremoni.
Ini tentang perjuangan yang belum selesai, tentang upah layak, kondisi kerja yang adil, dan kebijakan yang benar-benar berpihak pada pekerja.
Selamat Memperingati Hari Buruh, Mari wujudkan keadilan bagi para pekerja!
Perempuan masih menghadapi ketimpangan dari akses yang tidak setara hingga dampak kebijakan yang kerap mengabaikan perspektif mereka.
Hari ini menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kebijakan yang adil harus memastikan perempuan terlibat dan setara. #HariKartini
Indonesia Global Justice retweeted
At this year’s WTO ministerial, civil society voices were sidelined, shut out, and stripped of meaningful participation in decisions that directly affect their communities.
After the meeting ended in chaos, here are some of their responses:
IGJ on Media✍🏻
Reformasi WTO di Konferensi Tingkat Menteri ke-14 WTO simpan ancaman bagi negara berkembang. Dorongan Amerika Serikat & Uni Eropa berisiko hapus ruang kebijakan.
Ini bukan reformasi. Ini dominasi.
Selengkapnya, kompas.id/artikel/waspadai-l…
IGJ on Media✍🏻
IGJ mengatakan: Kegagalan dalam KTM ke-14 WTO bukti negara berkembang terus tersingkir.
Dominasi Amerika Serikat & Uni Eropa dorong agenda yang menggerus kedaulatan.
“Ini bukan kompromi, ini ketimpangan.”
Selengkapnya, kabarbursa.com/makro/ktt-wto…
Indonesia Global Justice retweeted
Unfortunately, not an April Fools’ joke:
Trump’s new report doubles down on the agenda of Big Tech and other billionaire corporate interests by targeting public-interest policies around the world.
IGJ on Media✍🏻
Direktur Eksekutif IGJ, Rahmat Maulana Sidik berpendapat, Moratorium Bea Cukai atas Transmisi Elektronik itu telah menguntungkan perusahaan Big-Tech AS yang akan berpotensi merugikan negara berkembang & kurang berkembang.
Selengkapnya,
kompas.id/artikel/buntunya-r…
OWINFS: MC14 ends in chaos as the US blocks deals to protect Big Tech.
Some bad proposals stalled but no justice for developing countries. Not reform. Just being justice.
We need to against!
igj.or.id/2026/03/30/wto-att…
Indonesia Global Justice retweeted
What is behind the US position at #MC14? A key goal is to end special & differential treatment for developing countries.
“US’s fight is not only against China. It seeks to erase industrialization for developing countries", writes Kinda Mohamadieh.
Read▶️twn.my/title2/wto.info/2026/…
