LPEM FEB UI baru saja merilis Economic Experts Survey Semester II 2026. Di dalamnya, perhatian para ahli tidak hanya tertuju pada kondisi dan prospek ekonomi, tetapi juga pada pelaksanaan sejumlah agenda prioritas pemerintah, terutama MBG, Koperasi Merah Putih, dan target pertumbuhan ekonomi 8%. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa pencapaian ambisi ekonomi pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, sehingga diperlukan penguatan implementasi kebijakan, disiplin fiskal, dan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia. Setuju dengan penilaian para ahli? Bagaimana menurutmu? Economic Experts Survey merupakan publikasi rutin semesteran LPEM FEB UI yang pertama kali terbit pada Semester I 2025. Semester II 2026 ini merupakan edisi keempat. Read more: lpem.org/survey-lpem-ahli-ek… #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat #EkonomiIndonesia #EkonomiPolitik #PrabowoGibran #KebijakanPublik

𝗥𝘂𝗽𝗶𝗮𝗵 𝘁𝗲𝗿𝘁𝗲𝗸𝗮𝗻, 𝗮𝗻𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗠𝗦𝗖𝗜 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗮𝘆𝗮𝗻𝗴𝗶. 𝗡𝗮𝗺𝘂𝗻, 𝗟𝗣𝗘𝗠 𝗺𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝗱𝗶𝗸𝘀𝗶 𝗕𝗜 𝘁𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗺𝗲𝗻𝗮𝗵𝗮𝗻 𝘀𝘂𝗸𝘂 𝗯𝘂𝗻𝗴𝗮 𝗱𝗶 𝟱,𝟳𝟱%. 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗽𝗮? Read more: lpem.org/rapat-dewan-gubernu… #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat #EkonomiIndonesia #BankIndonesia #TheFed #BIRate

Di momen dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pasar karbon menjadi salah satu isu penting dalam agenda ekonomi hijau Indonesia. Potensi pasarnya mencapai Rp140 triliun per tahun. Dengan nilai sebesar itu, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak emisi yang bisa dikurangi, tetapi juga siapa pemainnya, siapa yang berpengaruh, dan siapa yang menikmati manfaatnya? Melanjutkan seri carbon pricing, Tanya Peneliti LPEM FEB UI kali ini bersama Rizal Shidiq, Irfan Adhityo, dan Khairunnisa Rangkuti membahas ekonomi politik pasar karbon. Mulai dari peran pemerintah, peran pengusaha, serta partisipasi dari perusahaan di sektor-sektor dengan emisi tinggi. Diskusi juga menyoroti peran kunci modal politik dan finansial, serta pentingnya regulasi dan pengawasan pembagian manfaat dan safeguards pada proyek karbon. Mampukah koalisi di balik pasar karbon mendorong transisi hijau yang inklusif, atau justru membuka ruang bagi green oligarchy? Simak selengkapnya: youtu.be/en3Y2-suXUQ?si=PAju… #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat #EkonomiIndonesia #CarbonPricing #PasarKarbonIndonesia #EkonomiPolitikHijau

Kebijakan hilirisasi tidak cukup hanya dirancang untuk mendorong peningkatan nilai tambah. Kebijakan perlu mengantisipasi risiko pasar dan perubahan di masa depan yang bisa mengubah lanskap industri. Kamu punya pandangan lain tentang hal ini? Yuk, diskusi di kolom komen. ;) Read more: lpem.org/assessing-market-ri… #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat #EkonomiIndonesia #Hilirisasi #IndustriNikel #IndonesiaChina

Jadi, jual-beli emisi itu menguntungkan atau nggak? 🤔 Tapi sebelum bicara soal untung-rugi, ada pertanyaan lain yang lebih mendasar: kenapa emisi sampai perlu diberi harga? Emisi karbon dari pabrik, pembangkit listrik, kendaraan, dan banyak sumber lainnya berkontribusi pada perubahan iklim, yang dampaknya dirasakan masyarakat luas. Namun, dampak ini tidak tercermin dalam biaya produksi maupun harga barang. Dalam episode Tanya Peneliti LPEM FEB UI kali ini, Rafika Farah Maulia dan Dandy Rizky Wibowo membahas carbon pricing dari dasar, sebagai cara agar biaya tersebut ikut diperhitungkan oleh penghasil emisi. Dari sini, obrolannya berkembang ke pajak karbon, perdagangan emisi, dan pasar karbon sukarela, termasuk membahas soal untung-rugi. Simak selengkapnya di: youtube.com/watch?v=ARHhzgoj… #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat #EkonomiIndonesia #TanyaPeneliti #CarbonPricing #PasarKarbon #PajakKarbon

Widjojo's rice policy once saved Indonesia from hyperinflation. Today, that same legacy has become a trap. This paper introduces the "rice trap" hypothesis, where historical success breeds policy dependence, productivity stagnation, and inescapable climate vulnerability. Read more: lpem.org/from-rice-anchor-to… #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat #EkonomiIndonesia #RiceTrap #IndonesiaPolicy #DevelopmentEconomics

Kenapa emisi bisa diberi harga dan diperjualbelikan? Emisi karbon dari pabrik, pembangkit listrik, kendaraan, dan banyak sumber lainnya berkontribusi pada perubahan iklim, yang dampaknya dirasakan masyarakat luas. Namun, dampak ini tidak tercermin dalam biaya produksi maupun harga barang. Dalam episode Tanya Peneliti LPEM FEB UI kali ini, Rafika Farah Maulia dan Dandy Rizky Wibowo membahas carbon pricing dari dasar, sebagai cara agar biaya tersebut ikut diperhitungkan oleh penghasil emisi. Apa bedanya perdagangan emisi (ETS) dan pajak karbon? Mengapa pajak karbon yang sudah diatur oleh Pemerintah Indonesia sejak 2021 belum juga diterapkan? Obrolan juga membahas pasar karbon sukarela dan perkembangan IDXCarbon, termasuk mengapa menanam pohon belum tentu bisa menghasilkan kredit karbon. Simak selengkapnya di tautan ini: youtube.com/watch?v=ARHhzgoj… #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat #EkonomiIndonesia