Ombudsman Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik | Halo Ombudsman: 137 | Pengaduan Online: https://teapawt.org/t.co/lvx1wB5Fss
Jl.HR.Rasuna Said Kav.C-19 Jkt
Joined March 2010
- Tweets22.9K
- Following159
- Followers221K
- Likes2.1K
Menyusul penggeledahan sebuah pondok pesantren putri di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa (27/10/2026) dini hari, Ombudsman RI mengingatkan Polri agar kewenangan yang sah harus dijalankan dengan cara yang patut
Halo, Sahabat Ombudsman! 👋
Saksikan dialog bersama Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher dengan tema:
“Pelayanan Publik Bermasalah, Sejauh Mana Ombudsman Bertindak?”
Saksikan selengkapnya:
youtu.be/ieignibjDFQ?si=MLur…
#OmbudsmanRI #PelayananPublik
Jangan normalisasi pelayanan publik yang tidak semestinya!
Pelayanan yang lambat tanpa kejelasan, ketergantungan pada orang dalam, permintaan imbalan, hingga informasi persyaratan yang tidak transparan bukanlah hal yang patut dianggap wajar. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang jelas, adil, transparan, dan sesuai standar pelayanan.
📢 Kenali hakmu, berani bersuara, dan laporkan dugaan maladministrasi! Bersama Ombudsman RI, kawal pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.
#OmbudsmanRI
#AwasiTegurLaporkan
Halo Sahabat, Ombudsman RI baru saja merilis siaran pers berjudul "Ombudsman RI Akan Pantau Pelaksanaan TKA 2026, Peserta dan Orang Tua/Wali Diminta Laporkan Dugaan Maladministrasi." Baca selengkapnya melalui tautan:
ombudsman.go.id/news/r/ombud…
Dua momentum peristiwa hukum operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi di sektor pertanahan dan kebencanaan beberapa waktu lalu, menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pelayanan publik. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers pada Rabu (21/10/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
"Pelayanan publik yang baik bukan hanya cepat, melainkan pasti, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di situlah peluang negara untuk menghentikan titik rawan terjadinya maladministrasi yang dapat membuka jalan bagi pencegahan korupsi," tutup Robert.(*)
Live Now
Konferensi Pers “Mengoreksi Maladministrasi, Mencegah Korupsi: Titik-Titik Kritis Layanan Pertanahan dan Kebencanaan”
youtube.com/live/Cv2WeKV_y_A…
