PB IDI

TEMPO Panas Menjelang Pengesahan RUU Kesehatan JAKARTA — Pertemuan virtual itu digelar hingga dini hari tadi. Setidaknya sampai dengan pukul 23.00 WIB, 9 Juli 2023, sekitar 150 guru besar lintas keilmuan masih membahas sikap mereka terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Jika tak ada aral, mereka akan melayangkan petisi kepada Presiden Joko Widodo dan pimpinan seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. “Kami berharap pengesahan RUU Kesehatan ditunda. Sebab, masih banyak substansi di dalamnya yang butuh pembahasan lebih lanjut,” kata Ketua Presidium Dokter Indonesia Bersatu, Agung Sapta Adi, kepada Tempo, Ahad, 9 Juli 2023. Agung mengikuti pertemuan tersebut sebagai pribadi. Rencananya, para peserta melayangkan pernyataan sikapnya dalam wadah Forum Guru Besar Lintas Profesi (FGBLP). Petisi ini dianggap mendesak untuk dilayangkan setelah tersiar kabar ihwal rencana pengesahan RUU Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 11 Juli 2023. Komisi IX DPR, yang membidangi kesehatan, menyepakati draf RUU hasil pembahasan tingkat I dalam rapat kerja yang dihadiri perwakilan pemerintah pada 19 Juni lalu. Kala itu, dua fraksi menyatakan menolak RUU Kesehatan, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Awalnya, sehari setelah disepakati di Komisi IX, draf RUU Kesehatan tersebut segera disahkan dalam pembahasan tingkat II di Rapat Paripurna DPR pada 20 Juni. Namun agenda ini urung terlaksana karena sejumlah pemimpin Dewan tengah melakoni ibadah haji. Belakangan rencana pengesahan dijadwalkan pada Selasa besok karena masa sidang kelima DPR akan berakhir pada Kamis, 13 Juli 2023, yang akan disusul dengan reses hingga 15 Agustus mendatang. Anggota komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Netty Prasetiyani Heryawan, membenarkan soal rencana pengesahan RUU Kesehatan dalam rapat paripurna besok. Menurut dia, tak ada perubahan dalam draf RUU setelah disepakati dalam pembahasan tingkat I. "Posisinya tetap seperti saat dibicarakan di Komisi IX," kata Netty. RUU Kesehatan Dinilai Bermasalah Sejak Awal Di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menolak RUU Kesehatan. Demokrat menilai pembahasan RUU ini terlalu terburu-buru. PKS juga punya anggapan yang sama sehingga mereka khawatir RUU ini akan menimbulkan polemik serupa dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, di luar Senayan, penolakan terhadap RUU Kesehatan telah ramai disuarakan banyak pakar dan organisasi profesi. Kritik teranyar mencuat karena draf final RUU Kesehatan menghapus pasal yang mengatur besaran minimal alokasi belanja (mandatory spending) untuk urusan kesehatan dalam anggaran negara dan anggaran daerah. Sejumlah pasal tentang pengelolaan data kesehatan dalam draf RUU Kesehatan juga disorot banyak kalangan karena dianggap rentan menjadi celah penyalahgunaan pada pengumpulan data dan informasi genetik (genom) penduduk Indonesia. Menurut Agung, dalam pertemuan virtual tadi malam, Forum Guru Besar Lintas Profesi juga mempersoalkan rancangan aturan pengumpulan informasi genom dalam RUU Kesehatan. Mereka menilai sejumlah pasal dalam RUU Kesehatan yang mengatur urusan tersebut justru mengancam keselamatan bangsa. Pasal 346 ayat 7 draf RUU Kesehatan, misalnya, menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dapat memproses data dan informasi kesehatan di luar Indonesia. “Ini memiliki kerentanan terjadinya penyalahgunaan informasi genom oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Agung. Agung menegaskan bahwa ia dan para kolega dokter serta pakar di bidang lainnya tak mempersoalkan rencana pemerintah mengubah undang-undang. Setiap peraturan yang dibuat di masa lalu selalu memiliki limitasi, kata dia, sehingga harus diperbarui. "Yang jadi persoalan, mereka (DPR dan pemerintah) terlalu jauh dalam mengatur,” kata dia. Penolakan terhadap pengesahan RUU Kesehatan jauh-jauh hari telah dilontarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Wakil Ketua II Pengurus Besar IDI Mahesa Paranadipa Maikel mengatakan bahwa sikap organisasinya tak berubah. Dia memastikan IDI bersama organisasi profesi kesehatan lainnya akan menempuh langkah hukum dengan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi jika RUU Kesehatan disahkan. “RUU ini kalau disahkan mengulang kembali cacat prosedur dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Mahesa. Mahesa menilai pelibatan organisasi profesi tenaga kesehatan dalam pembahasan RUU Kesehatan sangat minim. Dia mengakui bahwa DPR mengundang IDI tiga kali dalam pembahasan, masing-masing dalam rapat Badan Legislasi, rapat uji publik, dan rapat panitia kerja di Komisi IX DPR. Namun IDI menilai undangan tersebut sekadar formalitas. “Kami enggak tahu masukan kami diterima atau tidak, buktinya enggak diakomodasi dalam draf RUU teranyar,” kata Mahesa. Founder dan Chief Executive Officer Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih, juga menilai pembahasan RUU Kesehatan bermasalah sejak awal. Naskah akademik RUU ini tak didistribusikan kepada publik. Naskah akhir RUU Kesehatan juga tidak diedarkan secara resmimenjelang pengesahannya. "Kami memandang proses yang berjalan tertutup dalam perumusan RUU ini tidak mencerminkan prinsip partisipasi publik bermakna," ujar Diah. Diah mengingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara uji publik Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan pelibatan bermakna harus diterjemahkan ke dalam perwujudan hak masyarakat sipil untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan didapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. "Poin-poin partisipasi bermakna tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah dan DPR dalam proses pembentukan RUU Kesehatan," kata Diah. Menurut Diah, CISDI juga mencatat sejumlah topik yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. CISDI merekomendasikan penguatan kader kesehatan, termasuk dengan memberikan insentif wajib dan mengakui posisi mereka sebagai sumber daya manusia kesehatan. Selain itu, RUU Kesehatan semestinya dapat memperluas pelayanan preventif serta memperluas definisi masyarakat rentan dan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif. Karena itu, CISDI turut menyesalkan kabar RUU Kesehatan menghapus ketentuan mandatory spending dalam anggaran kesehatan. Menurut Diah, penghapusan mandatory spending menghilangkan angka absolut yang mengunci komitmen pemerintah pusat maupun daerah terhadap layanan kesehatan. Persoalannya, sejumlah lembaga internasional telah memproyeksikan terjadinya penurunan anggaran kesehatan secara global di tengah konsolidasi fiskal negara-negara berpendapatan rendah-menengah. "Kesehatan, yang sejak awal tidak mendapatkan prioritas, menjadi rentan untuk dikorbankan demi penyesuaian anggaran tersebut,” kata Diah. Kekhawatiran CISDI itu bukan tanpa alasan. Sejauh ini, di tengah penghapusan aturan alokasi minimum belanja kesehatan, pemerintah lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023 justru mengamanatkan mandatory spending infrastruktur sebesar 40% dalam anggaran daerah. Diah mengatakan, banyak studi telah menunjukkan bahwa anggaran kesehatan pemerintah berkorelasi positif terhadap penurunan angka pengeluaran individu atas layanan kesehatan. Anggaran kesehatan juga berkontribusi positif terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. "Jika mandatory spending kesehatan dihapuskan, kami khawatir angka pengeluaran masyarakat akan semakin tinggi,” kata Diah. "Ini berarti akses publik terhadap layanan kesehatan akan semakin berkurang." Pemerintah Berkukuh RUU Kesehatan Perlu Segera Disahkan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa RUU Kesehatan sangat penting untuk segera disahkan. Dia mengklaim RUU ini akan menjawab sejumlah permasalahan, seperti kebutuhan pemerataan layanan kesehatan, buruknya sistem pelayanan kesehatan, serta tumpang-tindihnya peraturan. “Ada lebih dari 10 undang-undang terkait kesehatan saat ini, sehingga terjadi overlapping dan saling bertentangan, ujarnya. Menurut Nadia, saat ini pengobatan masyarakat ke luar negeri telah menghabiskan devisa hingga Rp 160 triliun akibat buruknya layanan kesehatan di dalam negeri. Peristiwa pandemi Covid-19, kata dia, juga menunjukkan rapuhnya sistem kesehatan nasional. Nadia menjelaskan, dari kalkulasi Kementerian Kesehatan, perlu lebih dari 15 tahun untuk melengkapi kebutuhan dokter spesialis di seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) jika UU Kesehatan tak direvisi. Dengan sistem baru yang dirancang dalam RUU Kesehatan, pemerintah berharap jangka waktu itubisa dipersingkat menjadi lima tahun. Selain mempermudah layanan kesehatan, kata Nadia, RUU Kesehatan diharapkan berdampak positif bagitenaga kesehatan. Perizinan bagi tenaga kesehatan akan disederhanakan. Tenaga kesehatan juga tak lagi diikat oleh aturan organisasi profesi. Adapun sistem pendidikan dokter spesialis di rumah sakit akan melengkapi sistem pendidikan perguruan tinggi. Karena itu, Nadia justru menyayangkan rencana sejumlah organisasi profesi medis untuk mengajukan judicial review jika RUU Kesehatan disahkan. “Itu artinya mereka menolak sikap negara agar masyarakat mendapat akses ke dokter dan obat dengan lebih murah," ujarnya. JIHAN RESTIYANTI #TolakRUUKesehatan #TolakRUUKesehatan koran.tempo.co/read/nasional…

youtube.com/live/8H4xEOfwhuc… FORUM GURU BESAR LINTAS PROFESI Mengundang menghadiri PEMBACAAN PETISI TERKAIT RUU KESEHATAN, yang diadakan pada : Hari/tanggal: Senin/7 Juli 2023 Jam: 10.00 WIB Tempat: Gedung Juang 45 Jl. Menteng Raya No.31, RT.1/RW.10, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340, Indonesia Acara juga dapat diikuti secara ONLINE lewat link : Join Zoom Meeting us02web.zoom.us/j/8512314554… Terima kasih atas kehadirannya. Forum Guru Besar Lintas Profesi #TolakRUUKesehatan #TolakRUUKesehatan