Duende 🇮🇩 retweeted
Masyarakat Baduy merupakan bagian penting dari kekayaan budaya dan identitas pariwisata Provinsi Banten. Oleh karena itu, kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat serta keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya mereka menjadi hal yang sangat penting.
Duende 🇮🇩 retweeted
Kurang apa coba effortnya guru di wilayah terpencil!
Ada yang pernah janjiin 2 juta perbulan untuk para guru honorer waktu kampanye pilpres, udah ditunaikan belum janjinya?!
Duende 🇮🇩 retweeted
Tau gak kenapa sampai diblokir Google?
Karena kontennya dianggap terlalu bombastis dalam mendukung program pemerintah, sekaligus menyerang mereka yang kritis terhadap pemerintah.
Gilak gak tuh?
Buzzer aja udah ikut-ikutan alergi sama kritik.
Otoriter berjamaah. 🤣🤌
Duende 🇮🇩 retweeted
Semua akan pada naik semuanya...
Rakyat kecil jadi imbasnya....
Udah kerja keras eee..buat bayarin pajak pejabat pula.
Kawasan konservasi ujung kulon warisan dunia UNESCO & tempat tinggal hewan endemik langka & nyaris punah Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yg gampang stress😢
Habitat cocoknya ya di ujung kulon, tiba² mau dipindah ke Alas purwo yg panas, sama aja yu bunuh mereka!
#SAVEBADAKJAWA
Duende 🇮🇩 retweeted
Replying to @kenhans03
@poldasumut
@DivHumas_Polri
Kerennnnn, wajar klau narkoba itu sulit dibrantas, la dipelihara, bisa jadi ATM, bisa jadi makai bareng, bisa buat makan² bareng ya ??
Duende 🇮🇩 retweeted
Mantap.!
RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI.
Mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana menjadi senjata paling efektif untuk memiskinkan pelaku kejahatan agar tidak lagi bisa menikmati hasil korupsinya setelah bebas.
Terima kasih @DPR_RI
news.detik.com/berita/d-8759…
Duende 🇮🇩 retweeted
#ViralForJustice
#AturanTurunanUUPerampasanAsetJanganDiKopling
UU PERAMPASAN ASET DISAHKAN. HENTIKAN BUYING TIME, TUTUP CELAH “KOPLING” REGULASI!
Dr. Rieke Diah Pitaloka, S.H., M.Hum.
Anggota Komisi XIII DPR RI · Bidang Hukum dan HAM
19 November 2026, Paripurna ke-13 DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset terkait korupsi dan tindak pidana lainnya. Dirintis sejak 2008, dibahas Panja (397 DIM), disetujui Komisi III dan Pemerintah pada Tingkat I (18 Nov).
Kawal pengundangan, aturan pelaksana dan penataan lembaga. Cegah tertundanya eksekusi dan pemulihan hak korban, penyusutan nilai aset serta impunitas.
Hingga 19 Nov, belum terkonfirmasi aturan pengawasan dan jaminan sosial PRT, Dana Abadi Korban dan penguatan LPSK (21 April), pengoperasian Badan Reforma Agraria Nasional (22 Sept), penataan lembaga SDI dan penyesuaian PP ketenagakerjaan (6 Okt).
Pemerintah, mandat mana berjalan atau tertahan? Siapa penanggung jawabnya, kapan selesai?
REKOMENDASI
1. Sejak persetujuan bersama, Pimpinan DPR punya 7 hari untuk menyampaikan naskah, Presiden 30 hari untuk menandatangani. Lewat tenggat, RUU sah menjadi UU meski tanpa tanda tangan. Mensesneg, segera undangkan dalam Lembaran Negara dan buka naskah resmi.
2. Umumkan tenggat PP/Perpres, tuntaskan penataan lembaga dan aturan kelima UU. PP: penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, lelang, pemanfaatan aset untuk publik, kerja sama dan bagi hasil lintas negara. Pulihkan hak korban, lindungi pihak ketiga beriktikad baik. Perpres: mandat Badan Pengelola Aset, pengawasan independen, seleksi transparan, berintegritas, bebas intervensi.
3. Buka draf sejak awal. Libatkan korban, masyarakat sipil, akademisi dan praktisi hukum. Tanggapi masukan beserta alasannya.
A luta continua. Lanjutkan perjuangan!
Fortes Fortuna Iuvat. Keberuntungan milik bangsa pemberani!
Salam Sopan Indonesia!
#Pitaloka
Duende 🇮🇩 retweeted
Baca di sini: nasional.kompas.com/read/202…
ICW mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke MKD atas dugaan pelanggaran etik karena dinilai tidak membuka draf RUU Perampasan Aset kepada publik hingga disahkan menjadi undang-undang.
~IQ #ICW #UUPerampasanAset #newsplay [2026111913414901]
Duende 🇮🇩 retweeted
Yess !! .. I love you Mbak Titi 😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘🙏🙏🙏🙏🙏
Saya pikir juga tidak perlu dikaji lagi.
Just say NO
Karena yg sudah2 kajian itu oleh oknum2 ilmuwan/ pakar hanya dibuat dan dipakai untk legitimasi saja.
Baca di sini: nasional.kompas.com/read/202…
"Kalau sudah ada laporan bahwa pernah dipindahkan dan itu berhasil, mungkin itu kita setuju. Tapi, kalau masih wacana-wacana nanti dululah, kita coba dikaji dulu lagi," kata Titiek Soeharto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
~KR #TitiekSoeharto #BadakJawa [2026111913065401]
Duende 🇮🇩 retweeted
Badak Jawa Selamat dari Krakatau, Publik Ragu Ia Selamat dari Tambang
Analisis Drone Emprit
Gagasan memindahkan sebagian Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi menghindari tsunami justru dibaca publik sebagai cerita yang terbalik. Bagi warganet, ancaman terbesar bagi satwa bercula satu itu bukan Gunung Anak Krakatau, melainkan kepentingan tambang emas yang diduga mengintai di sekitar taman nasional.
Kalimat sinis seperti “badak punah karena anak Soemitro, bukan anak Krakatau” beredar luas dan merangkum suasana hati publik. Hasil pemantauan Drone Emprit menunjukkan 95,5 persen percakapan media sosial bernada negatif, sementara dukungan hanya 0,1 persen, nyaris tanpa suara organik yang membela rencana tersebut.
Isu ini meledak dalam waktu singkat. Sepanjang 12 hingga 17 November 2026, Drone Emprit mencatat 88.727 mention dari 43.706 akun, dengan 60,92 juta engagement.
Percakapan bermula dari pemberitaan media daring setelah Hashim Djojohadikusumo melontarkan gagasan itu di forum COP31 di Antalya, Turki, lalu menyebar ke Instagram, Threads, dan X sehari kemudian. Volumenya terus naik hingga memuncak pada 17 November dengan 37.136 mention. X menyumbang 95 persen volume, tetapi interaksi terbesar justru terjadi di TikTok (26,3 juta) dan Instagram (14,2 juta), tanda bahwa konten video dan visual menjadi medium utama penyebaran kemarahan publik. Di media online, sentimen negatif juga dominan sebesar 55,6 persen.
Alasan mitigasi bencana gagal meyakinkan publik karena dibantah dengan argumen sejarah dan ekologi. Isu tsunami dan erupsi menjadi narasi dengan mention tertinggi (7.684), namun sebagian besar dipakai untuk menyanggahnya.
Warganet mengingatkan bahwa Badak Jawa bertahan dari letusan Krakatau 1883, lalu mengutip data geologi untuk menepis klaim ancaman.
Publik juga menyoroti perbedaan habitat antara hutan hujan lembap Ujung Kulon dan savana kering Alas Purwo. Ingatan tentang Musofa, badak yang mati dua hari setelah translokasi jarak dekat pada November 2025, memperkuat keyakinan bahwa memindahkan badak lintas provinsi justru berisiko mempercepat kepunahan.
Emosi sadness (18 persen) banyak bersumber dari kenangan ini, termasuk kekhawatiran nasib Badak Jawa akan serupa Badak Kalimantan yang kini tersisa dua ekor.
Kecurigaan publik makin menguat setelah beredar informasi penetapan perairan sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Isu Wilayah Usaha Tambang (6.400 mention) dan Tambang Emas (5.465 mention) langsung menempati posisi kedua dan ketiga, disertai teori warganet tentang menipisnya cadangan emas PT CSD di sekitar kawasan.
Bantahan ESDM tidak banyak meredam. Posisi Hashim sebagai adik Presiden Prabowo membuat sorotan beralih dari substansi gagasan habitat kedua ke soal siapa pengusulnya, sehingga argumen ilmiah tentang perlunya populasi cadangan ikut tenggelam.
Emosi yang muncul pun didominasi anticipation (32 persen) dan anger (30 persen). Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menolak pemindahan paksa satwa menjadi konten dengan engagement tertinggi, mencapai 265.943 interaksi.
Yang membuat isu ini istimewa adalah luasnya barisan penolakan.
Akun informasi warga, pegiat lingkungan, media arus utama, politisi, Pemkab Pandeglang, Gubernur Banten, masyarakat adat Baduy, hingga ulama setempat berada dalam satu suara, sehingga sulit dibingkai sebagai sikap kubu politik tertentu.
Badak Jawa dipandang bukan sekadar satwa langka, melainkan identitas kultural Banten. Badak Jawa juga menjadi simbol akumulasi kekecewaan atas kebijakan lingkungan, disandingkan dengan banjir Aceh, kebakaran hutan, ekspansi sawit, dan rencana penebangan Hutan UI.
Tuntutan publik kini bergerak dari tagar menuju desakan konkret, yaitu pengawasan DPR dan pencabutan Kepmen ESDM.
Pelajaran pentingnya, gagasan konservasi yang secara ilmiah punya dasar pun bisa kehilangan legitimasi ketika dilontarkan tanpa kajian terbuka, tanpa melibatkan daerah, dan bersamaan dengan sinyal kepentingan tambang.
SENTIMEN PUBLIK TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN BADAK JAWA
Rencana memindahkan sebagian badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo memicu penolakan. Dalam 12–17 November 2026, terekam lebih dari 88 ribu percakapan.
Bagaimana publik menyikapinya?
Yuk, disimak!
By DE (@ismailfahmi)
Duende 🇮🇩 retweeted
#ViralForJustice
#SaveTamNasUjungKulon
#TolakKepmenWUPUjungKulon
Lindungi Ujung Kulon, cabut Kepmen ESDM sekarang! Haruskah nelayan dan badak jawa menunggu sampai habitat mereka rusak?
Saya mendesak Menteri ESDM segera mencabut Kepmen 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Banten. Peta mengindikasikan WUP di perairan sekitar TNUK. WUP belum memberi izin menambang. Tumpang tindih dengan kawasan lindung masih perlu dibuktikan.
Ujung Kulon adalah Situs Warisan Dunia UNESCO, habitat terakhir badak jawa di alam liar, dan sumber penghidupan warga pesisir. IUCN (2025) menilai prospek konservasinya “significant concern”. Pasal 41 Perpres 65/2025 mengarahkan perairan Kawasan TNUK sebagai kawasan lindung. Dasar konstitusionalnya ialah Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 28H ayat (1), 28F, 28I ayat (4), 33 ayat (3)–(4), dan 18B ayat (2).
Rekomendasi:
1. CABUT Kepmen ESDM sekarang. Sebelum penetapan ulang, pemerintah dan pemrakarsa wajib membuktikan keamanan ekologis dan kesesuaian tata ruang.
2. BUKA koordinat WUP, peta konservasi, zonasi laut, RTRW, dasar penetapan, kajian lingkungan dan HAM, serta AMDAL saat wajib. Uji secara independen bersama warga, ahli, pemda dan TNUK.
3. JAMIN hak nelayan, perempuan, warga desa dan masyarakat adat untuk didengar dan mengajukan keberatan. Uji dampak kumulatif pada ruang tangkap, air, kesehatan, budaya dan generasi mendatang.
4. LINDUNGI habitat asli badak jawa. Danai patroli antipemburuan, kendalikan spesies invasif, pulihkan pesisir, cegah penangkapan ikan yang merusak dan dukung perikanan berkelanjutan.
5. WAJIBKAN uji tuntas HAM dan lingkungan, pengaduan dan pemulihan bagi BUMN dan swasta. Tegakkan sanksi administratif, perdata dan pidana sesuai bukti. CSR tak menghapus tanggung jawab hukum.
6. DESAK DPR mengawasi pencabutan. Integrasikan data publik lewat Satu Data Indonesia dan lindungi data pribadi. Tegaskan kewajiban pencegahan oleh negara dan pemulihan oleh korporasi dalam revisi UU HAM.
Aluta Continua! Lanjutkan Perjuangan!
Fortes Fortuna Iuvat! Keberuntungan hanya milik bangsa pemberani!
Salam Sopan Indonesia!
#RDP #Pitaloka



















