Public Voice🔥🇮🇩

TERBONGKAR DI PERSIDANGAN! Dakwaan yang menyatakan Gus Yaqut melanggar kesepakatan soal kuota haji tambahan ternyata tidak berdasar. Risalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI tahun 2023 justru menunjukkan bahwa pembagian kuota tambahan telah dibahas dan disepakati bersama. Awalnya memang diusulkan 100 persen untuk haji reguler, namun DPR sendiri yang kemudian menyetujui alokasi sebagian kuota tambahan untuk haji khusus (skema 92:8), dengan pertimbangan menjaga keberlanjutan dana nilai manfaat agar tidak cepat terkuras. Dengan demikian, keputusan yang diambil Kemenag saat itu justru sejalan dengan persetujuan DPR, bukan pelanggaran sepihak atas kesepakatan.

KEJANGGALAN STATUS TERSANGKA GUS YAQUT Mengapa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 pihak2 yang disebut menerima aliran uang (seperti staf khusus dan pejabat terkait) atau yang memperoleh keuntungan tidak sah dari pengaturan kuota justru sebagian belum/ tidak langsung dijadikan tersangka❓ Sementara Gus Yaqut yang menurut kuasa hukumnya tidak menerima aliran dana justru telah menjadi tersangka? Pertanyaan ini wajar muncul demi memastikan asas persamaan di hadapan hukum benar-benar ditegakkan. Tak sedik1it pula yang bertanya, apakah penanganan kasus ini murni didasarkan pada alat bukti, atau justru menimbulkan kesan bahwa Gus Yaqut,yang selama ini dikenal vokal menolak intoleransi, sedang menjadi sasaran. Jawaban yang transparan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar kepercayaan publik tetap terjaga. Sementara Gus Yaqut yang berulang kali membantah pernah menerima uang malah ditetapkan sebagai tersangka utama atas kebijakan diskresi pembagian kuota? Apakah penanganan kasus ini sesungguhnya menarget Gus Yaqut karena latar belakangnya sebagai tokoh yang selama ini berdiri kokoh menolak aksi dan gelombang intoleransi di Indonesia?