Buat yg belum tau, illicit enrichment itu aturan paling simpel buat ngejar koruptor, kalau harta lu ga masuk akal dibanding gaji lu dan lu ga bisa jelasin asalnya, negara bisa rampas.
Dan aturan inilah yg ga dimasukin DPR ke UU Perampasan Aset yg baru disahkan hari ini, alasannya katanya melanggar HAM.
Padahal aturan serupa udah dipakai di banyak negara, dari Hong Kong, India sampai Argentina:
🇭🇰 Hong Kong, sejak 1971, hidup lebih mewah dari gaji resmi aja udah pidana, kecuali lu bisa jelasin duitnya dari mana
🇬🇧 Inggris, sejak 2018, ada Unexplained Wealth Order, pemilik harta wajib jelasin asal duitnya
🇺🇳 Konvensi antikorupsi PBB (UNCAC) bahkan nyaranin semua negara punya aturan ini
Soal HAM, di hampir semua negara yg pengadilannya pernah nguji, aturan ini dinyatakan ga melanggar asas praduga tak bersalah.
Kenapa penting? Korupsi jaman sekarang jarang ninggalin jejak, duitnya cash, asetnya atas nama istri, anak, sopir, atau lewat perusahaan cangkang.
Kalau pasal ini ada, pejabatnya yg harus jelasin duitnya dari mana, kalau ga ada, negara yg harus buktiin kejahatannya dulu, dan itu yg bikin banyak kasus mentok.
18 tahun nunggu, rakyat sampe turun ke jalan, dan bagian yg paling ditakutin koruptor malah ga dimasukin.
Emg ini negara ga tau mau dibawa kemana.
KR retweeted
Pemerintah tidak boleh menggunakan uang pajak semaunya, apalagi untuk membiayai program yang manfaatnya tidak jelas bagi kepentingan publik.
#Editorial
KR retweeted
DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU
1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas.
2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.
3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu.
Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!
Selengkapnya.
cloud.antikorupsi.id/s/NeBWJ…
TJ kalau punya strenght di aplikasi sm sistem fleet management bisa jadi SaaS sebagai source revenue jualan lintas pemda
Pemkot Makassar menjajaki kerja sama dengan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) untuk mengembangkan sistem transportasi umum di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Wali Kota Makassar, Munafri 'Appi' Arifuddin, berharap pengalaman 22 tahun TransJakarta dalam mengelola transportasi umum dapat diterapkan di Makassar.
(Berita Jakarta)
KR retweeted
Bekas Hotel Sultan cocok itu jadi Sekolah Rakyat.
Tanahnya milik negara. Ada bangunan juga bisa jadi kamar pelajar.
KR retweeted
Uang rakyat dihamburkan begitu saja untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh rakyat.
Yang dibutuhkan rakyat <-> Yang tidak dibutuhkan rakyat
KR retweeted
baru dikasih hujan deres sekali aja setelah kemarau panjang, tangerang langsung banjir. itu selama musim panas apa yang dikerjain sama dinas pupr?
KR retweeted
berikut adalah arca-arca yg diselamatkan pak lambang babar purnomo dari rumah hasyim djojohadikusumo.
arca-arca ini sebelumnya dipalsukan dari museum radya pustaka surakarta.
2,5 bulan setelahnya, pak lambang ditemukan meninggal di selokan ring road utara, sleman, yogyakarta.
Sedikit demi sedikit ketahuan buat apa mindahin badak 😌
Trs nanti wilayah perairannya tercemar limbah, ada korban dari hewan di situ, trs urgensi mindah dibuat makin tinggi.
Orang kok semua semua dirusak, ini ga cuma ngerusak habitat hewan tp potensi merusak pariwisata jg
Perairan Sekitar TN Ujung Kulon Ditetapkan Jadi Wilayah Tambang
tirto.id/perairan-sekitar-tn…
Ternyata malah sudah ditetapkan sejak Februari 2026, dan baru ke-up sekarang. Terlepas masih kudu cek kesesuaian RTR daerah buat pemanfaatan tambangnya.
Kudu rutin cek kebijakan buat monitor kaya gini nih, bahaya juga ntar tiba-tiba sekitar kawasan lindung berubah jadi tambang
KR retweeted
Anak Krakatau meledak berkali-kali, badak Jawa masih aman-aman aja. Giliran anak-anaknya Soemitro berkuasa sekali, bukan cuma badaknya yang makin terancam, tapi warga se-Indonesia juga ikut kena.
KR retweeted
Omong kosong semua drama ini
Gibran mundur bukan karena malu dirinya aib konstitusi. Dia mundur karena terdesak isu pemakzulan
DPR berisik bukan karena percaya nilai & moral. Mereka sibuk bongkar pasang koalisi. Kemana DPR saat isu bencana & kekerasan terhadap rakyat?
Istana setuju bukan karena mendengar rakyat. Mereka saling tikam & menaikan daya tawar pemilu. Toh Prabowo juga yang mutusin ambil Gibran dari awal
Fokus isu rakyat. Karhutla, banjir bandang, kekerasan terhadap massa aksi, dll
KR retweeted
"ngapain mahasiswa malam-malam di kampus?" 🥴
Yang seharusnya jadi pertanyaan kan, ngapain nyerbu kampus pakai nembak gas air mata?
KR retweeted
Hanya channel CTD aja yang punya potensi conflict of interest karena pemiliknya stafsus menhan. Sisanya adalah pengadaan barang dan jasa biasa. Selama hasilnya jelas dan prosesnya akuntabel harusnya gak masalah ya. Jangan witchhunt gini nanti masalah utamanya malah dilupakan.
KR retweeted
Untuk negeri, bukan untuk rezim. Apalagi rezim yang dzalim.
Bebaskan massa aksi segera! @PoldaJogja







































