Law of the Game

Saya setuju soal akar historisnya — banyak ritual ini memang lahir dari struktur yang tak menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan setara. Ijab kabul jadi dimaknai sebagai penyerahan dari wali ke suami, yang dalam bacaan paling literal, memang bisa terdengar seperti serah terima hak, bukan pengukuhan dua subjek yang setara. Ini bukan tuduhan berlebihan — ini fakta historis yang tidak perlu kemudian kita ingkari mati-matian. Tapi di titik inilah nuansanya sering hilang jadi hitam putih dan dangkal, tergilas oleh kecepatan linimasa yang menyukai simplifikasi. Dalam fiqih klasik Islam, esensi wali sesungguhnya bukan soal kepemilikan, melainkan perlindungan — memastikan pernikahan tidak berlangsung sembarangan, dan ada pihak yang bertanggung jawab atas kemaslahatan mempelai perempuan. Bahkan hukum positif kita mengakomodasi ini lewat mekanisme "wali adhal": jika wali menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, Pengadilan Agama bisa menunjuk wali hakim sebagai penggantinya — ini instrumen yang dirancang justru untuk melindungi hak perempuan menikah, bukan mengurungnya. Sejumlah kajian fikih kontemporer, lewat pendekatan mubadalah atau resiprokal, bahkan mendorong wali dimaknai ulang sebagai tanggung jawab moral bersama antara kedua keluarga, bukan simbol ketimpangan gender — sehingga esensinya ada di fungsi pengasuhan dan perlindungan, bukan di jenis kelamin siapa yang menjalankan ritualnya. Yang menarik, dunia Barat punya paralel yang jarang mendapat sorotan setajam ini tradisi Indonesia dan ritual Islam. Tradisi "giving away the bride" — momen ayah menyerahkan pengantin perempuan ke mempelai pria di altar — historisnya juga soal transfer properti dan tanggung jawab, dari era ketika perempuan belum punya hak waris atau kepemilikan atas dirinya sendiri. Tapi ritual itu bertahan hingga hari ini, dan yang berubah bukan bentuknya, melainkan makna yang disematkan orang-orang yang menjalankannya: dari transaksi kepemilikan menjadi simbol restu dan cinta keluarga. Bourdieu barangkali akan menyebut ini soal habitus — struktur yang direproduksi tubuh dan tindakan kita tanpa disadari, diwariskan sebagai kelaziman yang terasa alami padahal penuh muatan sejarah. Tapi habitus bukan penjara permanen: ia bisa direfleksikan, dipertanyakan, dan pada akhirnya dinegosiasikan ulang oleh insan yang sadar akan posisinya. Durkheim juga relevan di sini — ritual bukan sekadar tindakan kosong, ia perekat solidaritas sosial, tapi solidaritas macam apa yang direkatkan bergantung penuh pada kesadaran kolektif yang menjalankannya. Jadi pertanyaan yang lebih jujur bukan "apakah ritual ini patriarkis" seperti yang sering dituduhkan, melainkan "apakah kita menjalankannya sebagai warisan buta, atau sebagai bentuk lama yang kita isi ulang dengan kesadaran baru". Sungkeman bisa jadi penghambaan, atau penghormatan timbal balik. Wali nikah bisa jadi simbol kepemilikan, atau institusi perlindungan yang dijalankan dengan kesetaraan. Bentuknya sama sepanjang jaman, tapi kesadaran pelakunyalah yang membedakan. Karenanya ini bukan soal yang bisa disimplifikasi.