caa retweeted
Padahal ada opsi
1. Pangkas tunjangan dan pensiunan DPR
2. Pajakkin 9 naga dan 9 haji
3. Pajakkin nomad digital yg sering kerja di Bali
4. Audit BUMN secara menyeluruh
5. Audit anggaran biar ga bayar RA
6. PAJAKKIN KONGLOMERAT
7. PAJAKKIN WNA YG BUKA TAMBANG NIKEL DI SULAWESI DAN MALUKU
8. HENTIKAN MBG DAN KOPDES
9. HENTIKAN GENTENGISASI DAN BECAK MOTOR
KENAPA HARUS MINTA DUKUNGAN MASYARAKAT YANG HIDUPNYA SUDAH DALAM KEADAAN SURVIVAL TIAP HARI????
caa retweeted
the fact that he'll still get a life thats better than us yang udah kerja 8 jam per hari pulang pergi hampir mati di jalan itu wkwkwk
Jika mundur, maka GIBRAN dapat pensiun Rp. 20.160.000 per bulan.
1). Mantan Wakil Presiden yang mundur secara terhormat berhak menerima uang pensiun pokok seumur hidup sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya, yakni Rp20.160.000 per bulan.
2). Negara memberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari pensiun pokok, yakni senilai Rp2.016.000 per bulan.
3). Negara memberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok, yakni Rp403.200 per bulan untuk setiap anak dengan batas maksimal dua anak (syarat: belum bekerja, belum menikah, di bawah 25 tahun).
4). Seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri ditanggung sepenuhnya oleh negara.
5). Negara membiayai penuh pengeluaran operasional rumah tangga mantan Wakil Presiden yang mencakup seluruh biaya pemakaian air, listrik, dan telepon setiap bulannya.
6). Mantan Wakil Presiden berhak diberikan hak milik atas satu buah bangunan rumah kediaman yang layak dari negara beserta seluruh kelengkapannya.
7). Negara menyediakan fasilitas satu unit kendaraan roda empat milik negara yang telah dilengkapi dengan pengemudinya untuk mobilitas sehari-hari.
8). Mantan Wakil Presiden beserta istri atau suaminya berhak menerima fasilitas pengamanan terbatas dan seumur hidup dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di mana seluruh biaya operasionalnya dibebankan pada APBN.
— Sumber
1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (mengatur hak pensiun 100%, perawatan kesehatan, biaya rumah tangga, rumah kediaman, dan kendaraan).
2). Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara (menjadi dasar perhitungan nominal gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000).
3). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara (mengatur hak pengamanan Paspampres seumur hidup).
caa retweeted
Unpopular opinion: being a book lover doesn't mean you have to read everyday. Some days you just don't feel like it. And that doesn't mean you stop liking books.
caa retweeted
tolol. seketika amnesia lu semua sama kejahatan, kebobrokan, dan ketololan dia & sekeluarga. gk belajar dari pengalaman apa lu ya anjing, pantesss pemilihnya 58%, pada bodoh2 semua
caa retweeted
temen2, bentuk subsidi apapun yg diberikan kepada rakyat, itu semua berasal dari pajak kita. jadi bukan berasal dari kebaikan hati para pejabat. itu adlh hak kita. rakyat udh bayar pajak, maka udh seharusnya dan selayaknya pajak tsb digunakan juga utk kepentingan rakyat.
caa retweeted
Knapa kita harus sesusah ini kerja demi gaji seupil sementara wapres yg mengundurkan diri tetep dapat gaji pokok 100% seumur hidup dan fasilitas lengkap tanpa kerja apapun
caa retweeted
Gibran mengundurkan diri, biasa aja. Gibran mengangkat salam tiga jari, ga usah diglorifikasi
He's not one of us. He never was. Dia adalah anak haram konstitusi yg merusak hukum di negara ini dan bagian dari oligarki
caa retweeted
as u get older, u get hadooohhh opo maneh se iki more often.
another day, another opo opoan iki cokk.
caa retweeted
Omong kosong semua drama ini
Gibran mundur bukan karena malu dirinya aib konstitusi. Dia mundur karena terdesak isu pemakzulan
DPR berisik bukan karena percaya nilai & moral. Mereka sibuk bongkar pasang koalisi. Kemana DPR saat isu bencana & kekerasan terhadap rakyat?
Istana setuju bukan karena mendengar rakyat. Mereka saling tikam & menaikan daya tawar pemilu. Toh Prabowo juga yang mutusin ambil Gibran dari awal
Fokus isu rakyat. Karhutla, banjir bandang, kekerasan terhadap massa aksi, dll
caa retweeted
saking bobroknya negara ini, gue sampai kepikiran, jangan-jangan tujuan gibran nyalon jadi wapres dari awal cuma buat dapet jabatan, terus mundur karena dia tau kalau mundur secara terhormat tetep bisa menikmati uang pensiun seumur hidup dari uang rakyat. ngapain cb repot-repot kerja buat negara? mending nyantai di rumah tp duit pensiun tetep ngalir.
dan jgn lupa, banyak orang dulu milih 02 juga karena ada gibran. coba kalau gk ada gibran, belum tentu si wowok bisa menang. mungkin perjalanan negara ini juga gk akan secarut-marut sekarang. jadi STOP GLORIFIKASI SI GIBRAN! dia bukan org yang gk punya andil dalam kekacauan ini.
JANGAN SELEKTIF KALAU NGINGET DOSA POLITIK MEREKA, BGST.
caa retweeted
SAYA TIDAK RELA PAJAK SAYA UNTUK BIAYAI GIBRAN KALAU DIA MUNDUR. MOHON @DPR_RI MAKZULKAN DIA SUPAYA HAK-HAK ITU BATAL!
Jika mundur, maka GIBRAN dapat pensiun Rp. 20.160.000 per bulan.
1). Mantan Wakil Presiden yang mundur secara terhormat berhak menerima uang pensiun pokok seumur hidup sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya, yakni Rp20.160.000 per bulan.
2). Negara memberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari pensiun pokok, yakni senilai Rp2.016.000 per bulan.
3). Negara memberikan tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok, yakni Rp403.200 per bulan untuk setiap anak dengan batas maksimal dua anak (syarat: belum bekerja, belum menikah, di bawah 25 tahun).
4). Seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri ditanggung sepenuhnya oleh negara.
5). Negara membiayai penuh pengeluaran operasional rumah tangga mantan Wakil Presiden yang mencakup seluruh biaya pemakaian air, listrik, dan telepon setiap bulannya.
6). Mantan Wakil Presiden berhak diberikan hak milik atas satu buah bangunan rumah kediaman yang layak dari negara beserta seluruh kelengkapannya.
7). Negara menyediakan fasilitas satu unit kendaraan roda empat milik negara yang telah dilengkapi dengan pengemudinya untuk mobilitas sehari-hari.
8). Mantan Wakil Presiden beserta istri atau suaminya berhak menerima fasilitas pengamanan terbatas dan seumur hidup dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di mana seluruh biaya operasionalnya dibebankan pada APBN.
— Sumber
1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (mengatur hak pensiun 100%, perawatan kesehatan, biaya rumah tangga, rumah kediaman, dan kendaraan).
2). Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara (menjadi dasar perhitungan nominal gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000).
3). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara (mengatur hak pengamanan Paspampres seumur hidup).
fyi KOPDES di daerah ku ga jalan sama sekali tapi mereka tetap gajian🥰 wow jujur sangat amat di sayangkan yah uang pajak di pake buat hal ga guna selain itu kabarny baru akan beroperasi di bulan april tahun depan. Itu manager kopdes tipa hari bikin story hedon🥰
caa retweeted
Mau dia resign kek, mau fufufafa comeback kek, mau dia tbtb turun demo angkat tiga jari sekalipun tu orang udah ngobrak ngabrik konstitusi!!!!! Jangan DILUPAIN!!!!!! Stop glorifikasi anak iblis najis itu cuih mual gw jing
caa retweeted
🚨 BREAKING NEWS!!!
Kopdes Bakal Punya PABRIK SAWIT Target 18 Unit Tahun Depan!! Lah, makin ke sini Kopdes mau jadi apa sih? Dari koperasi desa, sekarang mau merambah bisnis pabrik sawit juga.
#INDONESIASADAR
caa retweeted
Perpusnas kita kena efisiensi FOR THIS SHIT??! Rp14,7M duit rakyat buat bayar host Dahsyat????
#intinyadeh Indonesia Corruption Watch (ICW) rilis temuan:
Dari 2024-2026 ada Rp14,7M duit APBN yg dibelanjain utk jasa influencer dari RANS (perusahaan Raffi Ahmad) oleh 2 Kementerian.
ICW soroti concern:
> Efisiensi anggaran yg gak konsisten: pas anggaran dipangkas besar2an, termasuk dana daerah & dana desa buat Kopdes, ini ada belanja influencer dgn nilai fantastis.
Sbg gambaran: ada paket posting IGS di akun Raffi-Nagita seharga Rp500an jt, itu bahkan lebih tinggi dari dana desa yg tersisa setelah dipotong utk Kopdes
> Uang publik dibelanjain utk hal yg gak bisa diukur manfaatnya/relevansinya dgn fungsi & target kinerja
> Spesifikasi pengadaan udh langsung ngarahin ke RANS & Raffi-Nagita krn udh nyebut nama channel & akun. Jadinya penyedia lain gak punya kesempatan setara
> Konflik kepentingan krn Raffi Ahmad pejabat publik (Utusan Khusus Presiden). Sejak berdiri di 2020 RANS gak pernah jd penyedia pengadaan pemerintah, tp abis Raffi dilantik, RANS nerima bbrp kontrak dr pemerintah
caa retweeted
"Wajar dibayar 14M kan followers-nya puluhan juta"
Logika ini yang ketuker dari awal.
Kalau yang bayar swasta, silakan. Mau dibayar Rp14 miliar, Rp100 miliar, itu urusan pasar. Followers puluhan juta memang punya harga.
Tapi ini APBN. Ini duit pajak rakyat. Logikanya bukan lagi logika market rate, tapi logika politik anggaran: duit publik cuma boleh keluar kalau ada urgensi publik, manfaat publik, dan tidak ada cara yang lebih murah untuk mencapai tujuan yang sama.
Dan di kasus ini, tiga-tiganya gagal dijawab.
Menurut temuan ICW yang dirilis 9 November 2026, totalnya bukan cuma sekali bayar. Ada 8 paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14.696.955.002 ke PT Rans Animasi Indonesia — perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad — dari dua kementerian: Kemendikbudristek di 2024 dan KKP di 2025-2026.
Pertanyaannya jadi bukan "pantas nggak dia dibayar segitu?"
Pertanyaannya:
1. Urgensinya di mana?
Di tengah narasi efisiensi anggaran, pemangkasan di mana-mana, guru honorer masih dibayar belasan ribu per hari, 9.000 PPPK di NTT terancam diberhentikan — kenapa belanja influencer justru jadi prioritas? Anggaran itu soal pilihan politik. Ketika negara memilih bayar Rp575 juta untuk satu Instagram Story dan Rp2,5 miliar untuk event attendance, negara sedang bilang: ini lebih penting daripada kebutuhan lain yang dikorbankan.
2. Kenapa harus pakai jalur mahal?
Setiap kementerian itu sudah punya Biro Humas, sudah punya tim komunikasi, sudah digaji dari APBN juga. Kalau program pemerintah memang bagus dan perlu disosialisasikan, kenapa tidak lewat jalur itu? Kenapa harus bakar belasan miliar cuma buat kejar engagement?
Engagement bukan indikator kinerja negara. Negara bukan brand yang butuh viral. Negara butuh programnya sampai, dipahami, dan dirasakan warga. Likes tidak bisa jadi ukuran keberhasilan kebijakan publik.
3. Ini konflik kepentingan atau bukan?
Ini yang bikin makin nggak bisa dibela pakai logika pasar. Raffi Ahmad bukan cuma artis swasta. Dia Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Pejabat negara. Lalu perusahaan yang terafiliasi dengannya dapat kontrak dari negara. Di politik anggaran, ini namanya conflict of interest yang telanjang. Bukan soal dia kerja keras atau tidak, tapi soal posisi: negara bayar pejabatnya sendiri lewat perusahaannya untuk mempromosikan program negara.
Jadi jangan dibolak-balik.
Yang kita peributkan bukan kapasitas artisnya. Yang kita peributkan adalah cara negara memperlakukan duit rakyat seolah-olah duit itu gampang dicari.
Pajak dipungut paksa dari rakyat yang gajinya pas-pasan. Setiap rupiah APBN itu ada *opportunity cost*-nya: Rp14,7 miliar itu bisa jadi berapa ruang kelas, berapa gaji guru honorer, berapa kapal nelayan, berapa bantuan bencana.
Kalau pemerintah bisa menjelaskan dengan data: program apa, targetnya siapa, kenapa influencer adalah satu-satunya cara paling efektif, dan apa *outcome*-nya selain views — silakan buka semua kontraknya, buka KPI-nya, buka auditnya.
Sampai itu dibuka, wajar kalau rakyat marah. Karena yang dipertaruhkan di sini bukan rate card artis. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan bahwa APBN dipakai untuk yang krusial, bukan untuk yang viral.
This Post is from a suspended account. Learn more

































