dovano

udah mulai tikam menikam dari dalam geng oslo dengan geng ya’juj ma’juj. kekuatan netizen emang best sih. tetap bersuara guys, it matters! jangan pernah reply komentar dan postingan buzzer karena bakal ngerubah alogaritma kalian!

Kalian nilai sendiri

Akun @ucis_94 bikin video soal Kopdes. Komentar yang muncul: “Nggak ada yang maksa beli di Kopdes. Kalau nggak suka, belanja di Indomaret, Alfamart, atau UMKM aja.” Argumennya sekilas masuk akal, tapi melewatkan poin penting: Kopdes bukan toko swasta biasa. Ini program negara yang dibentuk lewat kebijakan publik, mendapat fasilitas, dan pembiayaan dari APBN. Karena pakai sumber daya negara, masyarakat berhak bertanya dan mengawasi—bukan cuma berhak memilih tempat belanja. Lalu ada yang bilang: “Kemarin harga naik rewel, sekarang dikasih murah malah kasihan UMKM.” Ini menciptakan dikotomi palsu. Harga murah dan kelangsungan UMKM tidak harus saling meniadakan. Kalau murahnya datang dari efisiensi distribusi, beli langsung dari produsen, dan potong rantai pasok yang panjang, itu bagus. Tapi kita tetap harus tanya: persaingannya sehat? Akses modal dan fasilitasnya adil? Warung kecil punya peluang bersaing atau justru tersisih? Bahkan Inpres 9/2025 sendiri menginstruksikan agar pembentukan Kopdes memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang sudah ada di desa. Artinya, pelaku ekonomi lokal memang harus diperhitungkan, bukan diabaikan. Soal “gajinya dari APBN, duit gue pajak gue” yang dibalas “lu bayar pajak berapa sih?”—ini justru menunjukkan kekeliruan dalam memahami demokrasi dan keuangan negara. APBN bukan uang pribadi presiden atau pejabat. Itu instrumen keuangan negara yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan untuk kepentingan publik. Hak mengawasi kebijakan tidak ditentukan oleh besar-kecilnya pajak yang dibayar. Bayar Rp100 ribu atau Rp1 miliar, haknya sama. Bahkan yang tidak bayar PPh tetap berhak mengkritik kebijakan yang berdampak pada hidupnya. Minta transparansi bukan berarti membenci pemerintah atau tidak nasionalis. Soal SPPG dan Kopdes: “Terus kenapa kalau digaji APBN?” Tidak ada yang salah dengan pemerintah menciptakan lapangan kerja lewat program publik. Justru itu perlu diupayakan. Tapi jangan mencampuradukkan jumlah fasilitas yang dibangun, orang yang direkrut, dan lapangan kerja baru yang benar-benar tercipta serta berkelanjutan. Per 7 Januari 2026, Kemenkeu laporkan 19.343 SPPG dengan 789.319 pekerja. Capaian itu bisa dicatat, tapi tidak otomatis memenuhi target 19 juta lapangan kerja. Target harus diukur dengan data ketenagakerjaan yang utuh—bukan sekadar menjumlahkan program. BPS mencatat penduduk bekerja pada Mei 2026 sebanyak 148,19 juta orang. Data itu harus dibaca bersama perubahan tahunan, kualitas pekerjaan, porsi formal-informal, dan keberlanjutannya. Jadi, kalau ditanya soal target 19 juta pekerjaan, jawab dengan data. Bukan dengan menyuruh orang bersyukur karena sudah ada SPPG dan Kopdes. Mengkritik program bukan berarti membenci Prabowo. Mendukung program juga bukan berarti menutup mata terhadap kekurangannya. Kopdes boleh didukung, harga murah boleh diapresiasi, SPPG boleh diakui manfaatnya. Tapi anggaran, mekanisme pembiayaan, dampak ke UMKM, dan hasil nyata tetap harus diawasi. Niat baik tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi. Yang harus kita bela bukan reputasi pejabat atau perasaan pendukungnya, melainkan kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak butuh masyarakat yang selalu membenarkan semua kebijakannya. Pemerintah butuh kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau programnya memang berhasil, data dan hasil nyata akan jadi pembela terbaiknya. Tidak perlu merendahkan orang yang bertanya. #GuruMadrasahMasaDepan #ClaimVoucherHadiahRatusanJuta promo guncang 11.11 #token50rbcuma40rb #AnakRevolusiBercerita Nelayan Sejahtera #NelayanNaikKelas Budiman Sudjatmiko Trip Anak-anak Revolusi

“kalian yg cowok yg kuliah kok ga malu sama mbak mbak ini, mbak mbak ini aja pengen sukses dibela belain ke luar negeri, la sampean ini wes kuliah, nongkronge kafe lah, masa kalo ga sukses nyalahin pemerintah. alay!” cacat logika. kenapa sampe dibelain ke luar negeri biar sukses? ya karena di negaranya sendiri ga ada kerjaan yg layak upahnya. nyalahin mahasiswa yg kritik kebijakan sambil memuji orang yg mau kabur ke luar negeri, itu justru menutupi masalah aslinya. klarifikasinya katanya buat mahasiswa yg arogan? mengutarakan pendapat? gimana menurut kalian? tt : veda semoga november motogp gibran gratisnaiktransum halloween

Gelombang pengunduran diri mewarnai penyelenggaraan RANS Carnival yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober–1 November 2026 di kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Sejumlah musisi, di antaranya Guyon Waton, Fourtune, dan RFRNDS, mengumumkan pembatalan penampilan mereka. Keputusan tersebut disusul sejumlah pelaku UMKM hingga content creator yang sebelumnya telah bersiap bekerja dalam acara tersebut. Gelombang pembatalan ini terjadi di tengah ramainya kritik dan seruan boikot terhadap RANS Carnival di media sosial, yang dikaitkan dengan kontroversi Raffi Ahmad terkait aksi di Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Guyon Waton menjelaskan bahwa keputusan mereka mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan masyarakat, serta potensi munculnya kesalahpahaman di tengah situasi publik yang sensitif. Dampaknya turut dirasakan sejumlah pelaku usaha kecil. Salah satu penjual donat dilaporkan telah menyiapkan sekitar 2.000 donat, sementara beberapa pedagang lainnya sudah membeli bahan baku, menyiapkan stok dagangan, bahkan mendirikan stan sebelum akhirnya memutuskan mundur. Tak hanya pedagang, sejumlah content creator yang mendapatkan pekerjaan untuk memproduksi konten acara tersebut juga memilih membatalkan keterlibatan mereka. Meski berpotensi mengalami kerugian materiil, sejumlah pihak tetap memilih mundur dengan pertimbangan masing-masing. Fenomena ini pun memunculkan perdebatan. Di satu sisi, keputusan mundur dianggap sebagai bentuk sikap terhadap situasi yang berkembang. Namun di sisi lain, ada pelaku UMKM dan pekerja kreatif yang harus menghadapi konsekuensi ekonomi setelah mengeluarkan modal dan mempersiapkan pekerjaan. Sumber: Pernyataan akun Guyon Waton, Fourtune, RFRNDS, dan sejumlah pelaku UMKM di Threads; JawaPos dan Mabur. co (31/10/2026). repost ig surakartakita viral td : prabowo peduli generasi? getuk trisakti reformasi bumn? indonesia emas 2045?

niatnya mau nemuin massa aksi, tapi gimana ya, janji aja ga ada yg ditepatin. kemaren kalo di bundaran HI isinya raffi, willie salim, dan para mahasewa kayak sari dan dino yg dikuliti netizen sampe klarifikasi dibayar buat jd mahasewa, sekarang trisakti yg beraksi. ayo makin lantang bersuara biar pada makin sadar kalo kita dimiskinkan secara terang terangan. #INDONESIASADAR

mbah tiwi yang kaum rentan gini masih jadi target kejahatan. karena viral baru baru ini dan banyak yg donasi ngasih bantuan ke mbah tiwi, malah jadi sasaran empuk orang orang biadab ga punya hati. ini juga salah satu bukti gagalnya pemerintah dalam memberikan keamanan dan perlindungan serta lapangan pekerjaan kepada rakyatnya. mbah tiwi yg udah usia senja harusnya beristirahat dan menikmati masa tua. tapi, nyatanya masih harus berjuang setiap hari demi sesuap nasi. #INDONESIASADAR