krishidayat

Sebagai rakyat, saya bertanya kepada Kepolisian RI: Apakah Fotokopi Ijazah, milik dari Pelapor Bisa menjadi barang bukti yang sah bagi sebuah proses penyelidikan, sehingga bisa digunakan sebagai alat bukti untuk memanggil 24 orang termasuk saya sebagai Saksi, yang harus mengikuti prosedur penyidikan? Bukankah azas: "Siapa yang mendalilkan harus membuktikan" Adalah kalimat yang selalu disuarakan oleh Pelapor? Apakah Pelapor melaporkan tindak pidana terhadap sejumlah orang, cukup membuktikan dalilnya dengan Fotokopi Ijazah? Apakah Kepolisian RI menerima Fotokopi Ijazah, sebagai barang bukti sahih untuk melanjutkan proses pemeriksaan? Apakah Kepolisian RI, tidak mampu meminta Pelapor untuk menyerahkan Ijazah aslinya sebagai barang bukti? Dan pertanyaan paling penting adalah: Apakah Kepolisian RI, ketika menerima Fotokopi Ijazah, bertanya kepada Pelapor: Apakah Bapak memiliki ijazah aslinya? Dan apa jawaban dari Pelapor? Mohon disampaikan secara terbuka kepada rakyat.

Kami akan bawa kasus Ijazah ini ke Internasional Melibatkan Para Peneliti Diaspora tiga Benua, Amerika, Eropa, dan Australia Dan Lembaga-Lembaga Forensik Internasional. Persoalan Ijazah ini adalah ancaman Marwah Ilmiah yang direndahkan menjadi kriminalisasi terhadap para Ilmuwan Jadi kami akan bekerjasama dalam ranah ilmiah untuk menemukan jawaban atas keganjilan, kejanggalan, connecting the gap sehingga sehingga metode ilmiah akan menjelaskan semua ihwal ijazah ini secara jujur dan benar. Bismillah. Perjuangan ini adalah untuk meletakkan fondasi Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan bagi Bangsa dan Negara ke depan. Simak dengan seksama penjelasan kami.

Siapa yang pertama kali membuat HOAX bahwa kemungkinan besar Ijazah Jokowi Palsu? Ya dia sendiri! Sumber paling awal Hoax ini, adalah pernyataan ketika menjadi Pembicara di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 28 Juni 2013, ketika itu Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dan otw ikut Pilpres 2014. Dia mengatakan di Forum sangat penting dan bersejarah tersebut: 1) Bahwa IPK bukanlah tolok ukur utama untuk menjadi Presiden 2) IPK nya saat kuliah "Dua saja tidak ada", artinya secara eksplisit dia mengaku bahwa IPK kuliah di UGM <2. Pernyataan kedua ini tentu saja harus diduga HOAX karena bukan saja UGM, Kemendikti RI saja memiliki peraturan bahwa kelulusan Sarjana di Universitas manapun, harus dicapai dengan IPK >2,0. ---- Apa yang dilakukan Jokowi dengan kemungkinan HOAX yang dia buat ini? Satu Selama 11 tahun dia membiarkan pernyataan yang sangat merendah UGM dan ini terus memicu polemik, perdebatan, perpecahan, hasutan di antara masyarakat yang sangat tajam dan makin menajam, ketika Dua Tindakan yang dia lakukan, alih-alih melakukan KLARIFIKASI atas pernyataan yang sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan FITNAH terhadap UGM, yang ternyata bisa meluluskan Mahasiswanya, walau IPK <2, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap UGM. Tiga Malah memenjarakan Jurnalis yang kritis yaitu Bambang Tri Mulyono, dan di tahun 2025 ini malah mengkriminalisasi Tiga Intelektual: Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar. Seandainya ada tuntutan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik, maka yang melakukannya adalah yang memberi pernyataan bahwa: Dia bisa lulus UGM walaupun IPK nya <2! Siapa yang menjadi korban Fitnah dan Pencemaran Nama Baik? Ya UGM pastinya. Masa Universitas Ternama di Indonesia dan Dunia, UGM, bisa meluluskan Sarjana dengan IPK <2? Maka, Tiga Intelektual, Roy Suryo, dr Tifa, dan Rismon Sianipar, yang ketiganya adalah ALUMNI ASLI UGM, tergerak untuk melakukan analisis, demi marwah dan martabat UGM. Jangan kebalik-balik! Yang membela UGM malah dikriminalisasi, yang merendahkan UGM malah dilindungi! tempo.co/politik/jadi-capres…