Tukang Kopi Kopi Banten
Jakarta Capital Region, Indone
Joined March 2011
- Tweets316K
- Following2.7K
- Followers5.2K
- Likes90.3K
Pinned Tweet
Silahkan nikmati trailer video Kedai Kopi kami.. Kedai Kopi Om Bewok. Berlokasi di Kota Serang Banten – at Curug, Indonesia
Rendra Prasetya retweeted
DARI SAKSI NAIK JADI TERSANGKA! EKS KABAG MONITORING BERINISIAL SU MENYUSUL 3 TERSANGKA LAIN DALAM KASUS PENYADAPAN DAN PENGHAPUSAN DATA ELEKTRONIK!
Perkembangan kasus penyadapan dan dugaan penghapusan data elektronik kembali bertambah. Mantan Kepala Bagian Monitoring berinisial SU yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Artinya, berdasarkan informasi terbaru ini, jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang.
Kasus ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal kepolisian semata. Ada pertanyaan besar yang harus dijawab: siapa yang memerintahkan, siapa yang menjalankan, siapa yang memperoleh manfaat, dan apa sebenarnya tujuan operasi tersebut?
Apalagi, perkara ini menyangkut dugaan penyadapan serta penghapusan data elektronik. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan, dampaknya bukan hanya terhadap institusi Polri, tetapi juga terhadap kepercayaan publik dan perlindungan hak warga negara.
Ada beberapa hal yang perlu dibuka secara terang:
1. Apa peran SU dalam operasi yang sedang diselidiki?
2. Data elektronik apa yang diduga dihapus dan siapa yang memerintahkannya?
3. Apakah ada pihak lain yang terlibat di luar empat tersangka?
4. Apakah penyidik sudah menelusuri aliran dana dan pihak yang diduga menikmati hasil operasi?
5. Apakah seluruh perangkat, dokumen, serta jejak digital sudah diamankan?
Jangan berhenti pada orang-orang yang berada di lapangan. Jika penyelidikan menemukan adanya pemberi perintah atau pihak yang mengendalikan operasi, semuanya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Publik membutuhkan pembongkaran perkara secara menyeluruh, bukan sekadar penambahan daftar tersangka.
Siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Rendra Prasetya retweeted
Khususnya utk Pak Presiden sebagai target intersep ini gw kepo banget Pak Presiden pake operator apa?
Masa iya gada flag di operator seluler Istana bahwa nomor hape Presiden ga di White List Trunojoyo?
Bingung banget. Tapi ga bingung. Namanya juga Republik HomPimPah. Sirkusnya memang seni membingungkan.
Begitu no hape subyeknya ada dalam LIMS, gada lagi yu punya tempat sembunyi. Perangkatnya bisa macem macem. Yang katanya dipasang di Widya Chandra. Komplek Menteri, sekalian ada perangkat. Moda aksesnya jelas bisa beragam. Bisa dari belakang meja Kantor Kapolri, atau bisa digunakan tim yg bergerak di lapangan. Hampir semua ada akses mobile atau remote access, biasanya utk monitoring, tanpa intersepsi. Permanent monitoring, tentu punya pos anggaran dan segudang pertanyaan hukum.
Kok bisa setahun ga ketauan? Harusnya ya Presiden memang sudah dilapori Pejaten/Gambir dan begitu ada upaya menghapus, langsung dijemput.
Perangkat mobile ini secara umum generasi sendiri dan punya banyak ilmu segala jenis, seperti Pegasus, Cellbrite, apa segala varian NSO generik lain. Secara umum infiltrasi perangkat subyek.
Harusnya sih ga perlu perlu banget karena bisa diambil di level Jaringan. Ini rekwesnya LIMS Mabes ga bakalan ditolak.
Rendra Prasetya retweeted
Penggunaan masing masing perangkat ini khusus. Cellbrite biasanya dipake forensik digital, hape sitaan dll. Infiltrasi forensik digital di perangkat sitaan.
Pegasus lebih ekstrim karena penetrasinya total di jaringan nasional. Rentang harganya juga bisa beda. Kelas Pegasus, harga per desk per bulan bisa kena US$12 ribuan lewat vendor. Pegasus bisa penetrasi jaringan dan perangkat target lewat jaringan tanpa kontak device.
Dioperasikan bersama bbrp extra repeaters dan mobile BTS, entah yg modelan Stingray atau sekalian menaranya. Buat penanganan demo dll kan mereka punya. Ada yg punya tower di Ruko strategis, di atas pipa kabel jaringan Ibukota. Khususnya ya Rentang 1 Jakarta Selatan-Menteng, koridor Rasuna Said, Gatot Subroto, Widya Chandra sampai SCBD, Polda Metro Jaya. Kabel kota sekarang jalan di bawah dan LIMS punya akses ke semua inventaris alat negara. Dirjen Pajak, Bank Nasional semua ada di ruas itu. Koridor Rasuna Said jadi khusus karena itu zona Diplomat. Statusnya jadi Keamanan Nasional.
Jangan juga berasumsi vendornya cuma dua. Karena Indonesia punya banyak hape Android, mulai ada bbrp vendor naik daun punya anggaran juga. Harganya bisa berubah ubah, kecuali ya kalau dikunci pake anggaran jumbo ga kenal penuh.
Yang terjadi di Jakarta ini kegagalan sistem Keamanan Nasional, bukan sekadar penyadapan.
Komunikasi elektronik misalnya punya jejak geolokasi, materi gambar, video, text dll. Masing masing perlu dicerna sendiri. Intersepsi jaringan yg dilakukan ga terbatas di penyadapan pembicaraan.
Problem banget. Jelas gejala produk dari sistem yg sudah luar biasa rusak.
Begitu no hape subyeknya ada dalam LIMS, gada lagi yu punya tempat sembunyi. Perangkatnya bisa macem macem. Yang katanya dipasang di Widya Chandra. Komplek Menteri, sekalian ada perangkat. Moda aksesnya jelas bisa beragam. Bisa dari belakang meja Kantor Kapolri, atau bisa digunakan tim yg bergerak di lapangan. Hampir semua ada akses mobile atau remote access, biasanya utk monitoring, tanpa intersepsi. Permanent monitoring, tentu punya pos anggaran dan segudang pertanyaan hukum.
Kok bisa setahun ga ketauan? Harusnya ya Presiden memang sudah dilapori Pejaten/Gambir dan begitu ada upaya menghapus, langsung dijemput.
Perangkat mobile ini secara umum generasi sendiri dan punya banyak ilmu segala jenis, seperti Pegasus, Cellbrite, apa segala varian NSO generik lain. Secara umum infiltrasi perangkat subyek.
Harusnya sih ga perlu perlu banget karena bisa diambil di level Jaringan. Ini rekwesnya LIMS Mabes ga bakalan ditolak.
Rendra Prasetya retweeted
Kok bisa Presiden disadap? Ya bisa. Presiden juga manusia biasa. Selama punya jejak elektronik, pasti bisa diintersepsi untuk dibaca datanya.
Apakah bisa LAWFUL INTERCEPT digunakan tuk intersep Presiden?
Jelas harusnya ga bisa. Dalam sistem managemen intersepsi sah menurut Hukum, pasti ada yg disebut White List: nomor nomor yg harus dikecualikan. Presiden jelas punya ruang khusus. Tamu Negara dan zona diplomatik Kedutaan Besar, punya rumah elektroniknya sendiri yg wajar.
White List juga sifatnya bukan permanen. Bisa ditambah dan dikurangi. Auditnya mutlak Keamanan Nasional. Pasti juga dikelola bareng Cilangkap dan Pejaten. Ga jauh jauh dari Jaksel. Urusan Keamanan Presiden dan Kantor Kepresidenan pasti dikelola bersama.
Makanya mungkin agak masuk akal yg diambil bagian menghapus data: Mengelola LIMS pasti ada pengananan Keamanan Nasional di luar Mabes Polri. Jadi saat ada upaya menghapus data sistem, flagnya ke segenap Jakarta Selatan dan di Pusat. Mungkin. Yang jelas salah satu fundamen modelnya LIMS adalah ga bisa gampang dihapus. Namanya juga LAWFUL, harus terus tercatat.
Tapi bisa setahun Presiden ga di White List dan gada yg tau ini unik Republik HomPimPah. Namanya juga managemen hukum, tapi setahun ga ada yg liat Kemanan Presiden, kegagalan seluruh konstruksinya total banget.
Pake LIMS ini bisa ngapain aja? Apakah publik perlu khawatir?
Jelas. LIMS ini mesinnya Negara. Kewenangan Koersif, Sah dan Legal. Kalau sampai kamu jadi target, hampir gada skenario lo bisa menghindar. Pasti kena. Kecuali ya offline lalu terbang ke jurisdiksi yg beda.
Sebagai organisasi, Polri juga ga cuma punya di Mabes. Polda Metro punya banyak mainan seru. Polres Selatan selalu punya akses khusus karena tetangga ke Mabes Trunojoyo. Semua Anak Jaksel. Mako Brimob dan Densus punya perangkat segala mainan ekstra urban. Anti Terror bisa punya blek mejik real time segala jenis, karena urgensinya dianggap exigent. BNN di Cawang punya banyak mainan lain, laboratorium dll.
Belum lagi upaya modernisasi dan belanja anggaran Polri yg demi tak terbatas langit. Kapasitas di Polda beda beda dengan akses jaringan beda beda. Di Wilayah Konflik Papua misalnya bisa direspon dg kapasitas intersepsi masal utk membatasi akses jaringan nasional. Atau perangkat monitoring utk memantau warga. Aksesnya sering bareng sama telko nasinonal, bikin BTS sendiri. Bang Usman Hamid kayanya pernah nulis dokumentasi metode ini dilakukan di Papua dan Bali jaman anti reklamasi dulu.
Kapasitasnya beda beda. LIMS itu kepala dan kendalinya. Jelas ruang kewenangannya keamanan nasional. Namanya juga LAWFUL INTERCEPT, mesin ini mendefinisikan apa itu yg disebut Intersepsi Legal. Intersepsinya bisa berupa penyadapan atau akses jaringan elektronik.
Pada prakteknya, tata kelola jaringan keamanan nasional dikelola secara ugal ugalan dan sering sekali ikut ditentukan vendor teknologinya.
Hampir semua pricing modelnya mainan ginian itu per desk: utk masing masing data set (eg. No hape), dengan biaya bulanan. Harganya pasti dibayar Dolar dengan kontrak jangka panjang, ada komitmen jangka panjang perangkat di Blind Cage tadi.
Jadi antisipasi kerusuhan misalnya, lalu mau monitoring 20 ribu nama dua bulan, bisa aja. Setelah situasi reda, kembali ke budget reguler 5-6000 no hape.
Bagaimana menyusun estimasinya? Ya disesuaikan saja dg penanganan kasusnya. Tentu kl yg dimonitor 20 ribu, akan ada gejala pengananan kasusnya.
Menganalisa kasus pidana serius, Pembunuhan atau Jaringan Kriminal Narkotik, Bareskrim jago luar biasa. Kapasitas Forensiknya dibikin Pak Tito sejak Bom Bali. Bareskrim ke Mabes juga cuma beda gedung. Pagernya sama.
Tebakan estimasinya ya sekitaran 6-14 ribu nama. Nomor hapenya bisa jadi 3-4x dari itu. Ga semua yg dicari diketahui persis identitasnya. Organisasi Kriminal bisa mengurai jejaringnya dari jejak elektronik. Catatan anggaran dan penyelesaian kasusnya juga harusnya jelas.
Tapi di luar pagar kantor kantor polisi juga ada vendor dan penyelenggara jaringan. Walaupun Blind Cage, biasa ada yg monitoring console, updates dan koordinasi dg orang jaringan. Begitu bicara luar Jawa, beda beda kapasitas di Makassar, Aceh, atau Papua. Koordinasi vendor Polisi ini jadi tempat utk nambah mainan aneh aneh. Budgetnya bisa ajaib, tapi Trunojoyo ga pernah kehabisan uang.
LIMS itu kontrolnya. Kendalinya. Kalau kontrolnya dibobol, jelas memang bablas betul sistemnya.
Kok bisa Presiden disadap?
Wait….
Rendra Prasetya retweeted
Pake LIMS ini bisa ngapain aja? Apakah publik perlu khawatir?
Jelas. LIMS ini mesinnya Negara. Kewenangan Koersif, Sah dan Legal. Kalau sampai kamu jadi target, hampir gada skenario lo bisa menghindar. Pasti kena. Kecuali ya offline lalu terbang ke jurisdiksi yg beda.
Sebagai organisasi, Polri juga ga cuma punya di Mabes. Polda Metro punya banyak mainan seru. Polres Selatan selalu punya akses khusus karena tetangga ke Mabes Trunojoyo. Semua Anak Jaksel. Mako Brimob dan Densus punya perangkat segala mainan ekstra urban. Anti Terror bisa punya blek mejik real time segala jenis, karena urgensinya dianggap exigent. BNN di Cawang punya banyak mainan lain, laboratorium dll.
Belum lagi upaya modernisasi dan belanja anggaran Polri yg demi tak terbatas langit. Kapasitas di Polda beda beda dengan akses jaringan beda beda. Di Wilayah Konflik Papua misalnya bisa direspon dg kapasitas intersepsi masal utk membatasi akses jaringan nasional. Atau perangkat monitoring utk memantau warga. Aksesnya sering bareng sama telko nasinonal, bikin BTS sendiri. Bang Usman Hamid kayanya pernah nulis dokumentasi metode ini dilakukan di Papua dan Bali jaman anti reklamasi dulu.
Kapasitasnya beda beda. LIMS itu kepala dan kendalinya. Jelas ruang kewenangannya keamanan nasional. Namanya juga LAWFUL INTERCEPT, mesin ini mendefinisikan apa itu yg disebut Intersepsi Legal. Intersepsinya bisa berupa penyadapan atau akses jaringan elektronik.
Pada prakteknya, tata kelola jaringan keamanan nasional dikelola secara ugal ugalan dan sering sekali ikut ditentukan vendor teknologinya.
Hampir semua pricing modelnya mainan ginian itu per desk: utk masing masing data set (eg. No hape), dengan biaya bulanan. Harganya pasti dibayar Dolar dengan kontrak jangka panjang, ada komitmen jangka panjang perangkat di Blind Cage tadi.
Jadi antisipasi kerusuhan misalnya, lalu mau monitoring 20 ribu nama dua bulan, bisa aja. Setelah situasi reda, kembali ke budget reguler 5-6000 no hape.
Bagaimana menyusun estimasinya? Ya disesuaikan saja dg penanganan kasusnya. Tentu kl yg dimonitor 20 ribu, akan ada gejala pengananan kasusnya.
Menganalisa kasus pidana serius, Pembunuhan atau Jaringan Kriminal Narkotik, Bareskrim jago luar biasa. Kapasitas Forensiknya dibikin Pak Tito sejak Bom Bali. Bareskrim ke Mabes juga cuma beda gedung. Pagernya sama.
Tebakan estimasinya ya sekitaran 6-14 ribu nama. Nomor hapenya bisa jadi 3-4x dari itu. Ga semua yg dicari diketahui persis identitasnya. Organisasi Kriminal bisa mengurai jejaringnya dari jejak elektronik. Catatan anggaran dan penyelesaian kasusnya juga harusnya jelas.
Tapi di luar pagar kantor kantor polisi juga ada vendor dan penyelenggara jaringan. Walaupun Blind Cage, biasa ada yg monitoring console, updates dan koordinasi dg orang jaringan. Begitu bicara luar Jawa, beda beda kapasitas di Makassar, Aceh, atau Papua. Koordinasi vendor Polisi ini jadi tempat utk nambah mainan aneh aneh. Budgetnya bisa ajaib, tapi Trunojoyo ga pernah kehabisan uang.
LIMS itu kontrolnya. Kendalinya. Kalau kontrolnya dibobol, jelas memang bablas betul sistemnya.
Kok bisa Presiden disadap?
Wait….
Rendra Prasetya retweeted
Bagaimana penyadapan ini dilakukan Listyo Sigit dkk? Alat apa dan bagaimana digunakannya?
Saya mau coba menjawab. Tentu ga depipitip karena ogut bukan Pulis.
Menurut keterangan Mabes, kegiatan balap liar ini dilakukan di Trunojoyo, menggunakan sebuah sistem yg dinamakan LIMS - ironi berat judulnya - LAWFUL Interception Management System.
LIMS ini teknisnya bukan alat sadap: Dia Sistem Managemen Tata Kelola Sadap Sah dan Legal.
Kapasitas dan kapabilitas sadap menyadapnya bisa berbagai jenis, hampir ga terbatas, di dalam lingkup Polri dan Peradilan Jurisdiksi Indonesia. Dari kamera CCTV ke database plat nomor. Biometrik, sidik jari, face recog, atau input mobile, drone dan segala jenis mainan lainnya. Vendor teknologinya, bisa banyak dan beragam.
LIMS ini mesin dashboard kontrol di sentra Penegak Hukum Nasional. Asumsi dasar hirarki keamanannya adalah Mabes Polri punya akses dan aset terbesar nasional. Perangkat Keamanan Nasionalnya jelas. Menyalah gunakan kewenangan dengan LIMS menurut gw jelas ancaman keamanan nasional. Ga bisa dimaafkan.
Institusi lain punya ga? Punya. KPK punya sistem sendiri yg pake audit tahunan. Di Kebon Kacang juga ada yg akses khusus banget utk data perbankan. Kejaksaan juga pasti ada.
Sebagai penegak hukum, Polisi bisa punya akses overlap ke semua proses sadap menyadap dan intersepsi yg dilakukan badan badan lain.
LIMS ini sistem yg mengelola di depan, front end tata kelola sah proses intersepsi data digital. Yang diurus jaringan komunikasi. Aksesnya langsung ke jaringan nasional.
Pada prakteknya, Polisi punya infrastruktur yg bisa dipasang langsung di mesin Telko-Jaringan Nasional. Blind Cage, bbrp rak server yg dikunci dan dikuasai aksesnya hanya oleh Polisi sebagai penegak hukum. Di dalam situ ada berbagai mainan mereka. Bisa punya Pegasus, Cellbrit apalah segala printilannya.
…
Penyadapan ini ada banyak banget poin yg gw menahan diri segenap daya upaya utk ga ngomentarin. Tapi gatel juga. Jadi kita bahas dikit dikit. Kasusnya juga kan masih jalan
Perkara ada Kapolri nyadap Presiden itu ndegndegi banget. Jelas luar biasa. Ngobrol sm bbrp temannya Ibu, wartawan opa oma saya tanya menurut mereka apa ini makar? Wkwkwk.
Jelas yg harus menentukan nanti pengadilan. Tetapi sejauh yg diketahui publik hari ini, jelas gejala dan potensi upaya makar itu ada. Kebangetan luar biasa. Tapi gw ga kaget.
Beberapa tahun terakhir saya kayanya sering sekali bahas bagaimana Polisi sudah jadi mesin ekosistem korup. Sistemnya korup. Produknya jelas korup.
Jadi ya ga perlu kaget. Tapi ya gendheng. Sirkus republik begini jelas bukan gejala yg menambah keyakinan dan kepercayaan publik sama negara.
Tapi kita bahas satu satu dulu. Yang mungkin penting kayanya menjelaskan banyak banget simpang siur soal penyadapan dan keamanan jaringannya.
Bagaimana operasi penyadapan ini dilakukan, seberapa luas targetnya?
Bisa 10 ribu sih gw ga kaget. Teknologi modelan gini ga akan punya masalah dg skala kurang dari 300 ribu.
Saya mau bahas sisi teknologinya aja dulu. …
Rendra Prasetya retweeted
Begitu no hape subyeknya ada dalam LIMS, gada lagi yu punya tempat sembunyi. Perangkatnya bisa macem macem. Yang katanya dipasang di Widya Chandra. Komplek Menteri, sekalian ada perangkat. Moda aksesnya jelas bisa beragam. Bisa dari belakang meja Kantor Kapolri, atau bisa digunakan tim yg bergerak di lapangan. Hampir semua ada akses mobile atau remote access, biasanya utk monitoring, tanpa intersepsi. Permanent monitoring, tentu punya pos anggaran dan segudang pertanyaan hukum.
Kok bisa setahun ga ketauan? Harusnya ya Presiden memang sudah dilapori Pejaten/Gambir dan begitu ada upaya menghapus, langsung dijemput.
Perangkat mobile ini secara umum generasi sendiri dan punya banyak ilmu segala jenis, seperti Pegasus, Cellbrite, apa segala varian NSO generik lain. Secara umum infiltrasi perangkat subyek.
Harusnya sih ga perlu perlu banget karena bisa diambil di level Jaringan. Ini rekwesnya LIMS Mabes ga bakalan ditolak.
Rendra Prasetya retweeted
Kaya gimana sih yg namanya intersepsi elektronik?
Mulai saja dari kapasitasnya itu tadi, kl total yg dimonitor nasional 30-60 ribu, yang jadi Keamanan Nasional di Mabes 6-12 ribu itu nama yg jadi prioritas penanganan kasus.
Di El Paso, DEA yg ngurusi Sinaloa Cartel punya bisa 60 ribu nomor di satu propinsi. Di Meksiko kartelnya bikin BTS sendiri supaya bisa gerak.
Ditambah tata kelola Imigrasi Keluar/Masuk, begitu kamu ada di daftar monitoring ini, gada ruang larinya. Sejak 911 di Amerika TSA punya pembatasan terbang intrusif mengelola jutaan nama.
Kalau misalnya kamu termasuk dalam nomor yg barengan Pak Presiden ikut diintersep, jelas gada ruang amannya selama masih di Indonesia.
Perangkat sekarang ga kerja sendirian. Ada proses contact chaining, No A yg dituju, No B punya kesamaan meta data (lokasi, rutinitas dll.) Ajudan, Supir dan segala jenis hulubalang kerajaan semua pasti kena lewat asosiasi.
Anehnya lagi, Istana Presiden pasti punya White List yg harusnya di atas Trunojoyo. Kok bisa Mabes Polri punya White List sendiri mbalelo Presiden ga tandain?
Absurd.
Tapi kita fokus ke mesinnya. Bisa apa aja?
Pake LIMS ini bisa ngapain aja? Apakah publik perlu khawatir?
Jelas. LIMS ini mesinnya Negara. Kewenangan Koersif, Sah dan Legal. Kalau sampai kamu jadi target, hampir gada skenario lo bisa menghindar. Pasti kena. Kecuali ya offline lalu terbang ke jurisdiksi yg beda.
Sebagai organisasi, Polri juga ga cuma punya di Mabes. Polda Metro punya banyak mainan seru. Polres Selatan selalu punya akses khusus karena tetangga ke Mabes Trunojoyo. Semua Anak Jaksel. Mako Brimob dan Densus punya perangkat segala mainan ekstra urban. Anti Terror bisa punya blek mejik real time segala jenis, karena urgensinya dianggap exigent. BNN di Cawang punya banyak mainan lain, laboratorium dll.
Belum lagi upaya modernisasi dan belanja anggaran Polri yg demi tak terbatas langit. Kapasitas di Polda beda beda dengan akses jaringan beda beda. Di Wilayah Konflik Papua misalnya bisa direspon dg kapasitas intersepsi masal utk membatasi akses jaringan nasional. Atau perangkat monitoring utk memantau warga. Aksesnya sering bareng sama telko nasinonal, bikin BTS sendiri. Bang Usman Hamid kayanya pernah nulis dokumentasi metode ini dilakukan di Papua dan Bali jaman anti reklamasi dulu.
Kapasitasnya beda beda. LIMS itu kepala dan kendalinya. Jelas ruang kewenangannya keamanan nasional. Namanya juga LAWFUL INTERCEPT, mesin ini mendefinisikan apa itu yg disebut Intersepsi Legal. Intersepsinya bisa berupa penyadapan atau akses jaringan elektronik.
Pada prakteknya, tata kelola jaringan keamanan nasional dikelola secara ugal ugalan dan sering sekali ikut ditentukan vendor teknologinya.
Hampir semua pricing modelnya mainan ginian itu per desk: utk masing masing data set (eg. No hape), dengan biaya bulanan. Harganya pasti dibayar Dolar dengan kontrak jangka panjang, ada komitmen jangka panjang perangkat di Blind Cage tadi.
Jadi antisipasi kerusuhan misalnya, lalu mau monitoring 20 ribu nama dua bulan, bisa aja. Setelah situasi reda, kembali ke budget reguler 5-6000 no hape.
Bagaimana menyusun estimasinya? Ya disesuaikan saja dg penanganan kasusnya. Tentu kl yg dimonitor 20 ribu, akan ada gejala pengananan kasusnya.
Menganalisa kasus pidana serius, Pembunuhan atau Jaringan Kriminal Narkotik, Bareskrim jago luar biasa. Kapasitas Forensiknya dibikin Pak Tito sejak Bom Bali. Bareskrim ke Mabes juga cuma beda gedung. Pagernya sama.
Tebakan estimasinya ya sekitaran 6-14 ribu nama. Nomor hapenya bisa jadi 3-4x dari itu. Ga semua yg dicari diketahui persis identitasnya. Organisasi Kriminal bisa mengurai jejaringnya dari jejak elektronik. Catatan anggaran dan penyelesaian kasusnya juga harusnya jelas.
Tapi di luar pagar kantor kantor polisi juga ada vendor dan penyelenggara jaringan. Walaupun Blind Cage, biasa ada yg monitoring console, updates dan koordinasi dg orang jaringan. Begitu bicara luar Jawa, beda beda kapasitas di Makassar, Aceh, atau Papua. Koordinasi vendor Polisi ini jadi tempat utk nambah mainan aneh aneh. Budgetnya bisa ajaib, tapi Trunojoyo ga pernah kehabisan uang.
LIMS itu kontrolnya. Kendalinya. Kalau kontrolnya dibobol, jelas memang bablas betul sistemnya.
Kok bisa Presiden disadap?
Wait….
Rendra Prasetya retweeted
Amerika.
Kekalahan banyak calon senator dan gubernur dari partai Republik, dipicu oleh penilaian buruk pemilih thdp Donald Trump. Padahal nyebar duit super banyak unt "beli suara".
Ini pengingat penting unt politisi pengkhianat Indonesia. Duit tdk selalu bisa berkuasa.
Rendra Prasetya retweeted
Para pembela Jokowi sudah datang belum dibayar, minta nasi aja kayak ngemis
Korlap pada ga tanggung jawab 😂
@psi_id
Rendra Prasetya retweeted
Massa bayaran demo mendukung mulyono hari ini bayarannya bervariasi
Yang diam: 50
Yang joget:100
Yang teriak²: 200
Yang nangis²: 300
Yang menangis 3jam : 500
Orator: 700
Korlap:5 jt
Bagi beliau itu hanya duit receh, karna duit setoran koruptor yang sudah di simpan Rp11K triliun masih aman.
Rendra Prasetya retweeted
Satu hal yang bisa kita pelajari dari para pemuda 98 tahun silam:
kebiasaan membaca dan mendiskusikannya.
Rendra Prasetya retweeted
Bareskrim Polri resmi bergerak usut kasus dugaan pemalsuan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Gibran dengan mulai memeriksa saksi-saksi ahli.
Polri menegaskan prinsip penting: Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (Equality Before the Law).
Dua pintu kejahatan administrasi yang kini wajib dibongkar Bareskrim :
1. Siapa pejabat Kemendikbud yang nekat menerbitkan Suket bodong tanpa ijazah formal.
2. Siapa oknum KPU yang menerima dan meloloskan berkas cacat tersebut.
Ketika MA sudah membatalkan Suket-nya dan MK mengunci ketiadaan ijazah SMA-nya, penyidikan pidana ini adalah pertaruhan profesionalisme Polri di mata rakyat.
Rendra Prasetya retweeted
Itu inisiator Board of Peace sudah jadi 'lame-duck'. Jadi bahan ketawaan di negerinya dan dunia. Saat yang pas untuk RI keluar dari BoP demi menaikkan approval rating? Atau udah nggak ngaruh lagi? Or masih kaget? #KamisManis
Rendra Prasetya retweeted
Pak Prabowo silakan melapor ke SAFEnet sebagai korban pelanggaran privasi.
Pak Listyo juga bisa bikin aduan kalau merasa menjadi korban kriminalisasi pasal ilegal akses di UU ITE. 🙏🏼
Pak @prabowo silakan lapor kasus pelanggaran hak digital Anda ke SafeNet.
aduan.safenet.or.id/
Rendra Prasetya retweeted
Prabowo juga culas kok sama gerakan sipil. Pidato-pidatonya: emang gua pikirin, ndasmu, ngusir-ngusir orang, dll, kurang culas apa. Eh, ternyata dia juga dikerjain, hanya sebuah fakta lain. Tidak menghapus fakta sebelumnya.
Rendra Prasetya retweeted
Jadi tempo hari saat kepala aparat baru dilantik. Banyak akun anonim posting soal gosip pribadinya..
Pas baca aku mikir; kok akun anonim berani bener ya posting gosip beginian, soal pejabat yg baru dilantik pula. Apa ngga gampang banget nangkepin anonim-anonim itu?
Nah.. lantas aku berpikir: anonim bisa seberani itu.
Artinya?