Rian Ernest

Apa arti kemerdekaan ekonomi bagi sebuah bangsa? Pasal 33 UUD 1945 lahir dari satu asas yang mulia: kekeluargaan dan kesejahteraan. Ia adalah perwujudan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kuncinya ada pada mendemokratisasi aktivitas ekonomi, dan menjaganya tetap berkelanjutan. Demokratisasi ekonomi berarti keterjangkauan. Apa pun yang kita produksi dan jual di dalam negeri semestinya bisa dijangkau oleh daya beli rakyat banyak. Kenyataannya, porsi kelas menengah kita justru menurun, tanda bahwa aktivitas ekonomi kian tidak terjangkau. Diperparah oleh pertumbuhan yang sentripetal, menyedot kekayaan dan talenta terbaik dari daerah ke pusat. Lihat angkanya: PDB per kapita kota primer 91% lebih tinggi dari wilayah pedesaan. Pasal ini juga menyatakan cabang-cabang produksi yang penting dikuasai negara. Persoalannya, tafsir kita hampir selalu menyempitkan makna aset negara sebatas sumber daya alam. Padahal ada aset yang jauh lebih krusial, dan sering luput: sumber daya manusia. Sebab pengelolaan sumber daya alam pada akhirnya berkorelasi dengan kualitas manusianya. SDM yang unggul adalah kunci utama untuk mengurus, mengolah, dan meningkatkan nilai tambah kekayaan alam kita. Kalau kognisi manusianya tidak dibenahi, hilirisasi hanya akan berhenti pada ekspor barang setengah jadi, tanpa pernah benar-benar menguasai teknologinya. Di Indonesia, hanya 10% kepala rumah tangga yang mengenyam pendidikan tinggi. Padahal untuk melompat, sebuah bangsa membutuhkan tiga hal: imajinasi, ambisi, dan keberuntungan yang dijemput. Maka muncul pertanyaan struktural. Siapa yang bisa menyuntikkan ketiga aset itu, kalau di rumah pun stimulasi intelektualnya terbatas? Jawabannya: guru. Di rumah, orang tua menghadapi dua atau tiga anak. Di sekolah, seorang guru bisa menyalakan imajinasi 20 hingga 200 murid sekaligus selama 8 jam. Tapi guru kita masih terbelenggu. Kompensasi yang rendah membuat talenta terbaik enggan mengajar. Median gaji guru di Indonesia sekitar USD 257 sebulan, sementara Singapura menghargai gurunya hingga USD 4.413. Belenggu lainnya adalah ketiadaan meritokrasi. Kita terlalu sering menyeleksi talenta berdasarkan loyalitas dan patronase, bukan kompetensi. Akibatnya terasa sampai ke ruang publik. Dengan kapasitas kognitif yang timpang dan algoritma media sosial yang dirancang untuk clickbait, terjadi semacam perceraian antara opini publik dan temuan ilmiah. Emosi dan persepsi dianggap lebih penting daripada fakta. Maka solusinya sebenarnya tunggal: reformasi guru. Kurikulum penting, teknologi penting, tapi kualitas guru jauh lebih menentukan. Kita perlu keberanian meniru Singapura dan Korea Selatan, merekrut guru dari 10 sampai 20% lulusan terbaik, memberinya kompensasi yang layak dan status sosial yang terhormat, agar profesi ini kembali diminati talenta-talenta tercerdas bangsa. Sebab pada akhirnya, mengimplementasikan Pasal 33 sangat bergantung pada kemampuan kita mengelola aset negara yang tak kalah penting: sumber daya manusia-nya. @paramadina

Bayangkan seorang anak brilian, lulusan terbaik dari Sleman. Ia ditawari mengajar di kampung halamannya. Gajinya tiga juta. Di saat yang sama, ada tawaran di tempat lain dgn gaji lima puluh juta. Kita semua tahu ke mana ia akan pergi. Dan di situlah letak persoalannya. Panggilan jiwanya mungkin masih ada, tapi ekosistem dan sistem tidak memungkinkannya. - Median gaji guru di Indonesia belum bisa mencukupi keberlangsungan hidup. Di Singapura, angkanya menyentuh Rp70 juta. Korea Selatan merekrut gurunya dari 5% lulusan terbaik. Singapura, dari 20% teratas. - Sebab kualitas pendidikan sebuah bangsa tidak akan pernah melampaui kualitas gurunya. Dan tugas seorang guru bukan sekadar mengajar rumus. Ia harus bisa menyuntikkan tiga hal: imajinasi, ambisi, dan keberuntungan yang dijemput. Mengingat evolusi yg semakin exponential, baik geopolitik, ekonomi, teknologi, maupun iklim. Semakin produk pendidikan kita, terutama mereka yang berkecimpung di hubungan internasional, harus punya deksteritas geopolitik: kemampuan berayun ke kekuatan-kekuatan besar, termasuk Tiongkok, Amerika Serikat, dan Rusia. - Lalu salah satu pertanyaan dari murid SMP yang menunjukkan bahwa, masalahnya bukan hanya pada guru-nya. Ia bertanya: bagaimana mental anak yang tertekan bisa menjadi jernih? Pertanyaan itu membawa kita pada satu paradoks zaman ini. Teknologi memang telah mendemokratisasi banyak hal, tapi yang terdemokratisasi baru informasi, belum ide. Daron Acemoglu, dalam Power and Progress, mengingatkan: kemajuan teknologi tidak otomatis berkorelasi dengan distribusi peningkatan kesejahteraan manusia. - Media sosial menyebarkan informasi, tapi bukan selalu gagasan. Yang tumbuh justru polarisasi, dan pada anak-anak muda, amnesia historis. Terlalu lekat dengan kekinian, dan terlepas dari sejarah. Jonathan Haidt mengaitkan ini langsung dengan meningkatnya anxiety dan depresi pada generasi muda. - Maka jawabannya tidak berhenti pada membatasi layar. Bahwa penting utk membudayakan kembali diskursus ide. Di meja makan, di tempat tongkrongan, di ruang-ruang tempat kita berkumpul. Karena selama internet hanya mendemokratisasi informasi dan bukan ide, percakapan kita hanya akan semakin keruh. Kalau jalan keluar itu kita temukan, barangkali di situlah kita mulai bisa membayangkan sebuah bangsa, sebuah kawasan, yang jauh lebih keren ke depannya. Tanpa itu, nihil.