Rayi. retweeted
And this is a privilege, guys. Some people can't even experience rasa nyaman di kamarnya sendiri. So please be grateful kalau kamu punya kamar . . 💔
Rayi. retweeted
ALERTA ALERTA GUYS BANTU SUARAKAN INI KAK ADI AKTIVIS FACEBOOK YANG DITAHAN TANPA KEPASTIAN HUKUM. ⚠️⚠️
FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM.‼️
Rayi. retweeted
NAH LHO, PUAN DILAPORKAN
KENAPA.. Alasannya, draf RUU-nya tidak disebarluaskan ke publik, jadi masyarakat tidak bisa kasih masukan. Bahkan ICW sendiri katanya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan aturan ini.
Ini sih pengesahan diam diam namanya yakk🎈🎈
Rayi. retweeted
Gw udah nyaksiin piala dunia 2010, almarhum olga meninggal, BBM jadi WA, maxtron chibi ke iphone duo, deddy corbuzier masih nyulap, kiamat 2012, flashdisk jadi icloud, obama anak menteng, musically ke tiktok, COVID, newjeans debut, pemakzulan gibran
Dan gw masih 20an
Rayi. retweeted
Patut ditanya mengapa tax the rich dikaji sebegitu sulitnya sementara naikkan harga BBM, potong jatah BPJS-BPI, pendesilan warga yang ga masuk akal bisa secepet itu di-gong kan.
Rayi. retweeted
💚 ALL EYES KAMPUNG BADUY TERB4K4R, PARA WARGA KOMPAK NOLAK PEMINDAHAN BADAK JAWA ⚠️⚠️⚠️
KOK BISA KEBETULAN GITU YA 😭
Rayi. retweeted
Baduy kebakaran karena kompak tolak pemindahan badak jawa, definisi yakjuk makjuj ya pemerintah skrng, perusak total najis 💔🥀
Rayi. retweeted
HOT NEWS
Salah satu akun aktivis di Facebook ditangkap paksa tengah malam karena membuat postingan tentang cawapres YTTA.
Rayi. retweeted
Pemerintah tidak boleh menggunakan uang pajak semaunya, apalagi untuk membiayai program yang manfaatnya tidak jelas bagi kepentingan publik.
#Editorial
Rayi. retweeted
KALIAN TAU GA KENAPA ICW BILANG UU PERAMPASAN ASET INI PALSU?!
DPR udah ketok palu 19 November 2026. Tapi ICW bilang ini UU Perampasan Aset Palsu.
Bukan karena ICW anti perampasan aset. ICW dukung 100% perampasan aset buat pulihin kerugian negara. Yang ditolak itu draf 16 November 2026 ini, karena judulnya Perampasan Aset, isinya nggak bisa rampas aset koruptor besar.
Ini 3 alasan utama + 1 alasan proseduralnya:
1. Harta pejabat yang tidak wajar, NGGAK BISA dirampas
Klausul illicit enrichment dihapus. Padahal itu soal kekayaan pejabat yang tidak sepadan dengan gajinya dan tidak dilaporkan di LHKPN. Tanpa klausul ini, harta janggal pejabat nggak bisa dirampas kalau belum ada perkara pidana yang mengaitkannya.
2. Nggak bisa merampas hasil kejahatan masa lalu
Dibatasi Pasal 72 non-retroaktif dan Pasal 74 penundaan keberlakuan. Ambang batas NCB juga naik dari Rp100 juta di draf 2023 jadi Rp1 miliar di draf 16 November 2026.
3. Badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden
Pengelolaan aset lewat badan bentukan Presiden yang diatur Perpres (Pasal 53). Badan pengawasnya juga lewat Perpres (Pasal 61 dan 67). Sentralisasi di bawah eksekutif, independensi pengawasan jadi lemah.
+ 1 Alasan Prosedural: Pembahasan tertutup
Naskah RUU, naskah akademik, dan DIM nggak pernah dibuka ke publik sejak awal pembahasan, baik di kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.
Jadi, ini bukan UU buat rampas aset koruptor besar. Ini UU berjudul Perampasan Aset, tapi isinya melindungi mereka.
#TolakRUUPerampasanAsetPalsu
Rayi. retweeted
⚠️ALERTA...ALERTA⚠️
All Eyes On Binatang
PEMBURUAN SATWA BEKANTAN
Jadi tanggal 17 november 2026 ada warga net yang share kalau telah terjadi pemburuan BEKANTAN!
Si warganet Net nelihat postingan insta story salah satu akun IG yg diduga pemburu,!
setelah itu si warga net DM tuh yg ngunggah video dan menanyakan mau diapakan BEKANTAN ITU?
yang bikin Tambah Kesel, waktu ditanya mau diapakan bekantan itu dijawab mau DIMASAK RICA-RICA.
Wah Gila sih ini...harus diusut tuntass
Btw akun yang upload video pertama kali iti udah privat sekarang!!!
Rayi. retweeted
ICW BILANG UU PERAMPASAN ASET YANG DISAHKAN HARI INI ITU PALSU
jadi gini guys, indonesia corruption watch (icw) melaporkan ketua dpr puan maharani dan ketua komisi iii dpr habiburokhman ke mahkamah kehormatan dewan (mkd) dpr, terkait pengesahan uu perampasan aset
laporannya soal dugaan pelanggaran etik, yaitu rancangan undang-undang (ruu) perampasan aset dinilai nggak disebarluaskan ke publik
seorang kepala divisi hukum dan investigasi icw bilang, kutipannya (kamis 19/11/2026, di kompleks parlemen senayan, jakarta), "sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik dpr"
icw menilai dpr mengabaikan prinsip partisipasi bermakna (publik diajak ikut memberi masukan, dariku) dalam pembentukan ruu ini
icw juga membantah klaim pimpinan dpr dan pimpinan komisi iii yang bilang pembahasan dilakukan secara transparan, kutipannya, "sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada mkd, icw belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini"
pengaduan ini tindak lanjut dari somasi (teguran resmi, dariku) yang dilayangkan icw pada senin 16 november 2026, dan menurut icw pengaduannya sudah diterima sekretariat mkd
icw berharap mkd menindaklanjuti laporan dan memberi sanksi atas dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang itu
soal pengesahannya, dpr resmi mengesahkan ruu perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang pada kamis 19/11/2026, di rapat paripurna ke-13 masa sidang ii tahun persidangan 2026-2027, puan bertanya apakah disetujui, dan anggota yang hadir menjawab "setuju"
jadi bahasa gampangnya, icw lapor puan dan habiburokhman ke mkd karena draf uu perampasan aset dinilai nggak dibuka ke publik dan icw belum pernah diajak membahas, padahal uunya sudah disahkan
nah menurut kalian guys, draf undang-undang yang dibahas sebaiknya wajib dibuka ke publik sebelum disahkan atau nggak?
“ TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU “
DPR MENGHAPUS ATURAN PEMISKINAN KORUPTOR DARI RUU PERAMPASAN ASET PALSU INI DENGAN ALASAN HAK ASASI MANUSIA.
PADAHAL, YANG MENJADI SOROTAN KITA ADALAH PEJABAT YANG KEKAYAANNYA MENINGKAT TIDAK WAJAR DAN TIDAK SEBANDING DENGAN PENGHASILANNYA.
ICW sebut RUU Perampasan Aset "palsu" karena tiga masalah:
(1) pejabat dengan harta tidak wajar tak bisa dirampas,
(2) hasil kejahatan korupsi/ekonomi di masa lalu tak bisa dirampas,
(3) badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden.
ICW siap uji materi ke MK.
Source: cloud.antikorupsi.id/public.…
















































