Saidiman Ahmad

Coba mengisi kanal Youtube yang sudah lama terbengkalai. Di program baru ini, saya akan mengemukakan argumen terkait isu kebebasan pada ranah politik, ekonomi, budaya dan agama. Semoga konsisten. Silakan tonton, like, share, dan disubscribe. youtu.be/gbYBcsCltvI

IKLIM BISNIS MEMBURUK, PASAR GLOBAL MENJAUH The Economist edisi terbaru menerbitkan dua laporan tentang Indonesia. Yang pertama tentang popularitas Prabowo di halaman 29-30 dan kedua tentang ekonomi di halaman 64. Saya ingin mengulas artikel kedua yang berjudul "The Archipelago of Broken Dreams" di bagian bisnis. Bagian ini terkait dengan artikel saya sebelumnya "Bilang Tak Gentar Lawan MSCI, Prabowo Nir-Empati" (24 Oktober 2026) yang terbit di akun ini. Laporan the Economist itu dimulai dengan pernyataan bahwa sekarang ini Palestina dan Ukraina adalah pasar yang nyaris tidak diminati oleh siapa pun. Indonesia, menurut the Economist" punya potensi masuk ke dalam kelompok yang sama dengan dunia negara yang sedang diporak-porandakan perang itu. Ancaman MSCI menurunkan level pasar Indonesia dari emerging market ke standalone market adalah salah satu penandanya. Menurut lembaga indeks pasar modal itu, pasar saham Indonesia tidak transparan dan marak terjadi pump and dump harga. Akibatnya, para investor sudah berbondong-bondong mengungsi dari pasar saham Indonesia. Dalam setahun terakhir, pasar saham Indonesia kehilangan nyaris separuh nilainya. Majalah ini menunjukkan IHSG sudah jatuh sekitar 38 persen sejak 31 Desember 2025. Ini menjadikan pasar saham Indonesia adalah yang terburuk di dunia tahun ini. Menurut the Economist, kondisi yang menyedihkan dari bursa saham Indonesia itu hanya cermin dari buruknya kondisi dan iklim berbisnis di Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Berikut beberapa fakta yang dihimpun the Economist. Di bawah pemerintahan Prabowo, kroniisme merajalela disertai intervensi pemerintah ke dunia bisnis yang semakin dalam. Ini membuat resah para pelakuk bisnis baik dalam maupun luar negeri. Pada awal tahun ini, Kamar Dagang Tiongkok di Indonesia mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa para anggotanya menghadapi “regulasi yang terlalu ketat, penegakan aturan yang berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan” oleh pihak-pihak berwenang di Indonesia. Hal yang sama dialami pelaku bisnis dari negara lain di Indonesia. Majalah ini melihat bahwa salah satu sumber masalahnya adalah orientasi ekonomi Prabowo yang terlalu nasionalistik. Ini semacam pembalikan dari kemajuan ekonomi Indonesia yang sudah dibangun perlahan-lahan sejak krisis finansial 1997-1998. Di masa Joko Widodo, ada figur seperti Luhut Pandjaitan yang dinilai luwes membuka jalan bagi para pebisnis internasional sehingga pasar Indonesia menjadi cukup terbuka dan diminati. Sekarang tidak ada lagi figur seperti itu. Yang ada adalah retorika-retorika permusuhan yang terus muncul dalam pidato-pidato presiden Prabowo. Pada kuartal terakhir 2024, saat Prabowo mulai berkuasa, investasi asing langsung mencapai US$16 miliar, lebih dari dua kali lipat level empat tahun sebelumnya. Sejak itu angkanya stagnan. Ada ancaman penyitaan dan nasinalisasi perusahaan asing. Ada percobaan nasionalisasi perusahaan Martabe, tambang emas yang dikendalikan Jardine Matheson. Freeport-McMoRan ditekan untuk melepas 12% saham anak usahanya. Ada penertiban besar-besar di sektor kehutanan. Sepertiga lahan kelapa sawit diambil alih. Pada bulan Mei, Prabowo tiba-tiba datang membawa gagasan untuk melakukan sentralisasi ekspor minyak sawit, batu bara, dan feronikel. Para pengusaha makanan mengeluhkan kualitas garam dalam negeri yang terpaksa mereka pakai karena impor garam dan gula dibatasi dengan dalih swasembada. Pembatasan impor itu juga telah mengganggu rantai pasok bagi Coca-Cola dan PepsiCo, dua perusahaan raksasa minuman yang beroperasi di Indonesia. Pada 18 Oktober, muncul rancangan aturan baru mengenai sertifikasi halal untuk berbagai barang konsumsi, termasuk kosmetik dan suplemen. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan multinasional yang menyasar pasar Indonesia menghadapi kondisi perilaku belanja masyarakat yang stagnan. Meskipun pertumbuhan PDB resmi jarang berada di bawah 5%, porsi pekerja kelas menengah di Indonesia (menurut definisi pemerintah) merosot dari 16% satu dekade lalu menjadi 7% tahun lalu. Bahkan menurut survei terbaru NielsenIQ, hanya 9% konsumen merasa kondisi keuangan mereka lebih baik dibandingkan setahun sebelumnya, turun dari 54% pada 2024. Ini kemudian memukul sejumlah sektor industri seperti penjualan mobil domestik yang angkanya masih di bawah 2019. Pelbagai persoalan yang disebabkan tata kelola pemerintahan dan bisnis itu yang menjelaskan keterpurukan ekonomi Indonesia sekarang. Jika tidak ada perbaikan yang serius, negara ini benar-benar akan ditinggalkan pasar global. Dan itu kerugian besar. Depok, 26 Oktober 2026 SAIDIMAN AHMAD

BILANG TAK GENTAR LAWAN MSCI, PRABOWO NIR-EMPATI Dalam sidang kabinet paripurna dua tahun pemerintahannya, 21 Oktober 2026, Prabowo Subianto di akhir pidatonya menanggapi ancaman MSCI (Morgan Stanley Capital International) akan menurunkan peringkat Indonesia dari indeks pasar modal dunia di sistem mereka. Prabowo menyatakan Indonesia tidak takut ancaman lembaga indeks pasar saham tersebut. "Kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak, kita terus diadang, ada apa itu? Macam-macam lah. MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapapun, dan tidak akan gentar," kata Prabowo. Seiring dengan perlawanan retoris yang dilakukan presiden tersebut, juga muncul sejumlah komentar di media bahwa Indonesia sedang diserang secara sistematis. Tujuannya untuk melemahkan negara ini. Ada yang menyebut serangan itu dari Singapura, ada yang juga yang secara eksplisit menyebut nama Amerika Serikat. Status Indonesia dalam indeks ini sebenarnya belum berubah. MSCI pada 15 Oktober 2026 membuka konsultasi untuk menurunkan status Indonesia dari emerging market ke standalone market tanpa melalui frontier market. Alasannya adalah bahwa para investor mencurigai dan mengeluhkan struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, kepemilikan saham yang terkonsentrasi, dan dugaan perdagangan terkoordinasi. Lembaga ini membuka ruang konsultasi sampai 30 April 2027 dan keputusan final baru akan diambil pada 30 Juni 2027. Namun di luar dari soal siapa di belakang MSCI dan apa tujuan mereka mengeluarkan peringatan tersebut, respons pemerintah melalui pidato presiden itu terasa sangat janggal. Pertama, tantangan presiden itu seolah-olah bisa mengubah keputusan MSCI. Seolah-olah MSCI ini sosok manusia yang jika ditantang akan ciut nyalinya. Seolah-olah ini persoalan orang berantem di jalan. Kedua, ni yang terpenting, pernyataan presiden itu nir-empati. Wacana untuk menurunkan status Indonesia di pasar modal internasional langsung memukul pasar saham Indonesia. Tanggal 16 Oktober ketika berita rencana penurunan status pasar Indonesia itu tersebut, IHSG langsung jatuh dan ditutup turun 11,57 persen. Emiten-emiten andalan Indonesia seperti BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, dan lain-lain tersungkur ke batas terbawah sekitar 14 persen. Penurunan dalam sehari ini menambah parah luka IHSG yang sebelumnya sudah turun sekitar 30 persen. Dengan munculnya penyelidikan MSCI itu, sepanjang 2026, pasar saham Indonesia sudah turun 40 persen. Penurunan harga saham gabungan itu bukan hanya angka-angka berwarna merah di dinding aplikasi pasar modal. Itu adalah gambar dari kerugian jutaan orang investor di pasar modal Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pada september 2026, jumlah investor di pasar modal Indonesia mencapai 32,17 juta orang. Ini jumlah yang sangat besar. Data menunjukkan bahwa sekitar 55,25 persen investor pasar modal itu berusia 30 tahun ke bawah, 80,64 persen berusia 40 tahun ke bawah. Dan sekitar 54,12 persen dari investor berusia 30 tahun ke bawah itu menguasai 3,8 persen aset investor individu (KSEI, Juni 2026). Artinya pasar saham kita didominasi investor muda dengan modal kecil. Kemungkinan besar dana yang mereka pakai di pasar saham adalah sisa penghasilan awal mereka di dunia kerja. Bayangkan anak-anak muda berhasil menyisihkan gaji di awal-awal mereka kerja untuk disetor ke pasar modal. Harapannya, dana jerih payah itu akan tumbuh memberinya dividen dan capital gain. Namun yang mereka terima, dana investasi mereka merosot 40 persen sepanjang tahun. Jika di awal tahun mereka menabung saham 10 juta, maka sekarang dana mereka tinggal 6 juta. Mungkin sebagian di antara mereka adalah keluarga muda yang mulai berpikir menabung untuk dana pendidikan anak-anak mereka. Dan menjadi lebih berbahaya karena penurunan nilai emiten itu terjadi ketika keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Fenomena hidup makan tabungan, bahkan makan utang, sedang terjadi. Banyak yang sedang mengambil sedikit-sedikit investasi saham mereka karena kebutuhan sehari-hari meningkat. Bagi yang memiliki modal lebih, harga saham yang jatuh adalah kesempatan untuk menambah muatan. Tapi bagi yang sedang butuh uang, jatuhnya harga saham membuat mereka sangat terluka. Mereka terpaksa menarik dana investasi dalam keadaan rugi parah. Dan dalam keadaan seperti itulah presiden berteriak ingin melawan. Anda mau melawan apa, tuan presiden? Tidak adakah rasa empati pada para investor yang sedang berdarah itu? Tidak adakah rasa empatimu pada anak-anak muda yang sedang menanggung akibat kesembronoan pengelola pasar modal Indonesia itu? Anda mungkin bisa melawan dengan menambah modal di harga terbawah. Tapi kemewahan itu tidak dimiliki umumnya investor ritel di pasar modal. Jika Anda tidak mampu menjernihkan keadaan, setidaknya Anda tidak memperkeruhnya. Anda diam mungkin akan lebih bermanfaat. Depok, 24 Oktober 2026 SAIDIMAN AHMAD Foto: 1. KataData, 23 Oktober 2026 2. Tradingview, heatmap IDX 30 Index dalam setahun

MENYATUNYA ASPIRASI PUBLIK DAN ELIT: STUDI KASUS DEDI MULYADI Salah satu persoalan yang sering muncul pada negara-negara demokratis adalah adanya disparitas antara pandangan publik dan elit terpelajar. Dalam banyak kasus, seringkali apa yang para terpelajar pandang sebagai sesuatu yang ideal berbeda dengan pendapat umumnya masyarakat, misalnya dalam hal kepemimpinan nasional. Dua survei atau studi mutakhir Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan pola yang menarik: publik dan elit memiliki penilaian yang mirip atas kinerja presiden. Pada survei opini publik yang melibatkan responden masyarakat umum dan dilakukan di awal Oktober 2026, tingkat kepuasan publik pada kinerja presiden sekarang di sekitar 44,5 persen. Sementara dalam survei opinion leaders yang melibatkan pada intelektual publik dan jurnalis senior yang dilakukan pada September 2026, presiden mendapatkan skor kualitas personal atau kepemimpinan demokratik-transformatif rata-rata di sekitar 5,1 (dalam skala 0-10). Fenomena bertemunya penilaian kelompok terpelajar dengan massa juga terjadi pada Dedi Mulyadi atau KDM. Dalam survei opinion leaders, Mahfud MD mendapatkan skor kualitas kepemimpinan demokratik-transformatif tertinggi dengan nilai rata-rata 7,6. Posisi kedua ditempati sejumlah nama, yakni Ahok, Anies, KDM, Zainal Arifin Mochtar, dan Pramono Anung. Lima nama ini mendapatkan skor yang sama, 7. Menarik bahwa di antara tokoh nasional yang dianggap memiliki kualitas kepemimpinan yang relatif baik menuruk para intelektual publik dan jurnalis senior itu terdapat nama KDM yang secara paralel mendapatkan dukungan kuat dari umumnya warga Indonesia saat ini. Dalam survei opini publik SMRC dengan simulasi semi terbuka 24 nama, KDM sekarang mendapatkan suara 35,5 persen, jauh di atas nama-nama lain. SMRC menemukan bahwa dukungan publik pada KDM ini terutama ditopang oleh tingkat kedisukaan atau likeability publik yang sangat tinggi melampaui tokoh-tokoh potensial lain. Dari 92 persen warga yang tahu KDM, 92 persennya menyatakan suka. Resistensi publik pada KDM hanya sekitar 5 persen. Ini salah satu yang menjelaskan mengapa dia bisa atau potensial masuk dan diterima semua kalangan. Hal ini sejalan dengan pandangan para elit terpelajar. Dalam aspek akseptabilitas, KDM mendapatkan skor 7,2, tertinggi kedua setelah Mahfud MD yang mendapatkan skor 7,5. Temuan ini diperkuat oleh aspek pluralis-inklusif di mana KDM lagi-lagi mencapai skor tertinggi kedua setelah Mahfud MD: KDM 7,2 dan Mahfud 7,7. Mahfud MD dan KDM sama-sama mendapatkan skor tertinggi dari penilaian para pakar. Bedanya adalah bahwa persepsi positif elit terpelajar pada Mahfud tidak atau belum linear dengan dukungan di tingkat massa. Sementara sejauh ini, KDM tidak hanya populer di tingkat massa, tapi juga mendapatkan apresiasi positif di tingkat pakar. Yang juga menarik adalah bahwa selama ini ada semacam mitos yang dipercaya sejumlah kalangan bahwa tokoh dari etnis Sunda cenderung tidak bisa attraktif menarik pemilih beretnis Jawa. Namun dalam kasus KDM, mitos ini terpatahkan. KDM tidak hanya mendapatkan dukungan maksimal dari warga Sunda yang dominan di Jawa Barat, tapi juga unggul di kalangan pemilih beretnis Jawa yang merupakan etnis terbesar (sekitar 40 persen dari total populasi). Data ini bisa dibaca, misalnya dalam laporan survei berlogo Indikator Politik Indonesia (Juli 2026) yang beredar beberapa bulan lalu. Fakta ini menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat Indonesia semakin inklusif. Sekat-sekat sosiologis seperti etnisitas, dalam kasus KDM, tidak lagi mampu menahan aspirasi rasional warga untuk memilih figu yang mereka anggap memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, apa pun latar belakang etnisnya. Untuk yang terakhir ini, mestinya patut disyukuri. Depok, 23 Oktober 2026 SAIDIMAN AHMAD

Salah satu masalah seorang pembelajar fulitik di negeri ini adalah harus mendengarkan pidato presiden yang dengan bangga menyebut dirinya "pemimpinmu," bilang di hadapan orang-orang "saya bangga menjadi pemimpinmu, saya bangga menjadi presidenmu." Telinga kampung saya ini sangat terganggu mendengar orang menyebut dirinya pemimpin. Gimana gitu rasanya. Langsung terbayang kata-kata Mandra: "Sombong amat!"

Salah satu paradoks dalam realitas politik Indonesia sekarang adalah munculnya pemimpin yang populis tapi tidak populer. Semacam unpopular populist atau unpopular populism a la Indonesia. Prabowo datang dengan program-program populis, seperti ngasih makan gratis, sekolah gratis, memperbaiki atap warga, dll. Selain itu, dalam setiap pidato, dia juga hampir selalu menyentil sentimen nasionalisme dan patriotisme warga. Dia mencitrakan diri sebagai pemimpin patriot yang memberi makan rakyat. Kira-kira begitu. Yang ironis adalah bahwa ternyata dia semakin tidak didukung oleh warga. Approval ratingnya tinggal 44,5 persen. Rupanya warga tidak begitu termakan oleh kampanye dan program-program populis itu. Tonton lengkapnya diskusi saya dengan Bang Gaib Marutu Sigit di Tutur Media besutan Don Bosco Salamun ini. Sruput dan sebar kalau berkenan. youtube.com/watch?v=cpli3PmK…

Evaluasi publik atas kinerja presiden Prabowo sangat buruk di dua tahun pemerintahannya. Sumber ketidakpuasan itu terutama karena pelbagai persoalan yang sekarang dinilai memburuk seperti ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum. Publik menilai semua persoalan itu terjadi karena kegagalan pemerintah menjalankan tugasnya. Persoalan-persoalan mendesak seperti kenaikan harga bahan pokok dan pemberantasan korupsi dinilai gagal diatasi pemerintah. Bahkan ketika pemerintah bagi-bagi makanan gratis pun umumnya publik tidak memberi apresiasi. Kegagalan pemerintah di mata publik ini membawa implikasi yang serius. Data SMRC menunjukkan evaluasi negatif warga pada kinerja pemerintah membuat publik memberi penilaian yang semakin negatif pada pelaksanaan demokrasi. Bahkan sekarang yang menilai negara masih berjalan ke arah yang benar sudah di bawah 50 persen. Ini bahaya. Tapi apakah Prabowo bisa membalikkan persepsi negatif itu menjadi lebih positif dalam sisa tiga tahun pemerintahannya? Saya jawab bisa, tapi syaratnya mungkin berat. Apa itu? Tonton tayangannya malam ini di Nusantara TV.

Dudung Abdurachman, Menko Polkam, menyatakan tidak akan menaikkan status kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi berbulan-bulan itu menjadi bencana nasional. Alasannya karena kalau statusnya menjadi bencana nasional, maka akan datang bantuan dari luar negeri. Lha emang kenapa kalau ada bantuan dari luar negeri? Gengsi? Lebih baik warga menghirup asap daripada ada bantuan dari luar? Kok gitu cara berpikir pejabat? Yang diutamakan bukan keselamatan warga, tapi gengsi.