dipci

Baru tadi sore kejadian. Orang tua gue punya toko bahan-bahan kue, dan kebetulan ada orang dari pihak MBG yang belanja bahan untuk kebutuhan program itu dalam jumlah cukup banyak, sampai 20 kg. Setelah semua bahan selesai dipacking, muncul kejadian yang bikin hati panas. Orang MBG: “Jadi total harganya berapa, Kak?” Gue: “Harga normalnya Rp25 ribu per kg, tapi karena beli banyak, saya kasih Rp23 ribu aja nggak apa-apa.” Memang sudah biasa toko grosir kasih harga lebih murah kalau pembelian dalam jumlah besar. Orang MBG: “Jadi Rp23 ribu per kg ya, Kak?” Gue: “Iya, totalnya jadi Rp460 ribu.” Orang MBG: “Oke, Kak. Saya tunggu transferan dari atasan dulu.” Singkat cerita, kami menunggu sekitar 15 menit sampai transferan dari atasannya masuk. Orang MBG: “Coba dicek, sudah masuk belum transferannya, Kak?” Gue: “Oh iya, sudah masuk.” Tapi gue heran karena uang yang ditransfer ternyata Rp500 ribu. Orang MBG: “Itu ditransfer Rp500 ribu ya, Kak. Tadi kan harganya Rp23 ribu per kg, jadi kembaliannya Rp40 ribu ya, Kak.” Gue sempat mikir mungkin memang ada kelebihan transfer, jadi gue kasih uang kembaliannya. Orang MBG: “Minta notanya ya, Kak. Tapi tolong ditulis harga per kg-nya Rp25 ribu aja, jadi totalnya Rp500 ribu.” Sampai sini paham maksudnya? Menurut gue, kejadian ini menunjukkan celah yang bisa dimanfaatkan untuk korupsi dalam program MBG. Wajar kalau masyarakat mengkritisi program ini. Coba bayangkan kalau setiap orang dari pihak pelaksana mengambil selisih sekitar Rp50 ribu per hari. Kalikan dengan jumlah orang di setiap SPPG di seluruh Indonesia, lalu hitung selama sebulan. Sedikit demi sedikit, uang yang diambil bisa terkumpul jadi jumlah yang besar. Nggak sedikit juga pekerja MBG yang disebut bisa cepat bergelimang harta, sementara anak-anak Indonesia yang menjadi sasaran utama program ini justru belum tentu mendapatkan makanan yang layak, baik dari segi rasa maupun kandungan gizinya. Anggaran MBG terus dikucurkan, dan salah satu sumbernya tentu berasal dari pajak masyarakat. Tapi karena sistemnya dinilai belum matang sejak awal, program ini tetap dipertahankan tanpa rasionalisasi yang jelas. Buat apa kalau pada akhirnya ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk mengambil uang dan memasukkannya ke kantong pribadi?