
Chevalier d'Ordre des Palmes académiques; Sorbonnard; Lecturer #Geopolitics #Cyberspace #DigitalDiplomacy #FrenchPolitics; Banser; Ansor; LAKPESDAM; NU
Jakarta Capital Region
Joined July 2009
- Tweets44.8K
- Following3.8K
- Followers13.3K
- Likes20.4K
Pinned Tweet
Memahami Politik Intermestik Prancis Kontemporer
Sbg santrinya Mbah @ismailfahmi, yg pernah belajar Politik Prancis di Prancis, dan ngajar Politik Prancis di MK Politik Eropa Barat #Erobar di @FISIP_UI, coba jelaskan berdasarkan apa yg kupahami & kupelajari.
[A Thread]
Masih terkaiit gelar dan ijazah…
Teman-teman sadar gak, kalau ada 211 anggota DPR gak mencantumkan kolom pendidikannya!
Alias pendidikannya kosong! Ya, kosong! Mbuh pernah sekolah, mbuh punya ijazah atau gak, itu lain soal!
Tapi kosong! Ya, KOSONG!
NO DATA!
Tapi ya tetap terpilih tuh?
Jadi sebenarnya kolom pendidikan politisi kita di gedung DPR sebenarnya penting atau gak sih? Kita emang seneng beli anjing dalam karung khan? Eh yang dibeli dalam karung itu anjing atau kucing sih? Terus kenapa belinya pakai karungan? Kok serem ya? Anjingnya emang yang dibeli dalam karung mau diapain sih? Dipelihara khan? Gak untuk yang lain khan?
Sebentar, sebentar, kok bahas anjing sih? Mari kembali ke gedung DPR…
Hahahahaha.
Selengkapnya 👇
facebook.com/share/1CXG11dX6…
Mahmud Syaltout retweeted
ANOMALI KASUS KUOTA HAJI
Fakta di persidangan, yang ngaku terima uang fee percepatan:
- Rizky Fisa Abadi
- M Agus Syafii
- Abdul Muhyi
- Ridwan Kurniawan
Bukti : ada
Aset disita : banyak
Kesaksian : ngaku sendiri dalam sidang bahwa mereka terima uang atas inisiatif sendiri
Status: sampai saat ini tetap SAKSI
Yang dijadikan terdakwa: Gus Yaqut
Bukti : nihil
Kesaksian : 4 orang saksi (pelaku yg terima uang) dalam sidang menyatakan tidak ada aliran uang ke menteri
Dalam perkara hukum, dakwaan harus disertai bukti dan saksi. Jika sampai hampir 25 kali persidangan keduanya tdk pernah ada, lalu apa yg sebenarnya sedang terjadi?
Mahmud Syaltout retweeted
Siapa tahu kalian belum tahu, karena saya yakin kasus ini penting untuk pembelajaran hidup. Bahkan kalau kalian tidak peduli pada Gus Yaqut.
Gus Yaqut, mantan Menag RI yang sekarang jadi terdakwa kasus kuota haji, memang pejabat. Wajar kalau banyak orang malas mengikuti sidangnya. Tapi yang sedang diuji di sana adalah cara aparat penegak hukum membuktikan tuduhan korupsi.
Pada sidang 26 Oktober 2026, Pak Dodi Abdul Kadir, kuasa hukum Gus Yaqut, mempersoalkan pertanyaan jaksa kepada ahli. Menurut beliau, pertanyaan itu sudah mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran hukum, padahal ahlinya belum menyampaikan pendapat.
Andaikan Pak Dodi diam saja, mungkin kita tidak sadar bahwa pendapat ahli pun bisa diarahkan lewat cara bertanya. Makanya beliau meminta majelis hakim menguji proses pemeriksaan itu.
Sehari kemudian, Selasa 27 Oktober 2026, jaksa KPK menghadirkan empat ahli auditor BPK. Hasilnya? BPK menyatakan tidak menemukan aliran dana kepada Gus Yaqut.
Padahal, ini ahli yang dihadirkan jaksa sendiri, ya.
Lalu uangnya ke mana?
Menurut keterangan para ahli itu, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan mengalir ke sejumlah pegawai Kementerian Agama, asosiasi penyelenggara haji khusus, dan pihak lainnya.
Nilainya sekitar Rp22,67 miliar pada 2023 dan Rp121,23 miliar pada 2024. Totalnya Rp143,9 miliar.
Gus Yaqut sendiri lalu mempertanyakan dasar hukum dakwaan yang menudingnya memperkaya diri, padahal BPK tidak menemukan aliran dana kepadanya.
Sidangnya masih jalan, dan dugaan penyimpangan pihak-pihak lain juga masih diuji. Tapi kok yang paling disorot justru menteri yang aliran dananya tidak ditemukan?
Kenapa ini penting?
Karena kalau pertanggungjawaban pidana bisa dibangun dari jabatan saja, tanpa bukti uang mengalir, siapa pun yang pernah meneken kebijakan bisa bernasib sama (pejabat atau bukan).
Hari ini (Senin, 16 November 2026), giliran tim kuasa hukum menghadirkan ahli hukum administrasi negara, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Beliau menjelaskan Menteri Agama punya dua fungsi dalam penyelenggaraan haji. Pertama, tugas administratif pemerintahan di bidang haji dan umrah. Kedua, sebagai Amirul Hajj menurut Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 2019, yaitu menjalankan misi diplomasi penyelenggaraan haji atas nama negara, di dalam maupun di luar negeri.
Soal kuota tambahan, saya kutip persis dari ucapan beliau di persidangan:
"Pasal 9 membuka ruang untuk Menteri dapat menetapkan kuota haji tambahan yang dibuka pintunya dalam kewenangan atribusi didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh menteri itu sendiri."
Jadi, kalau kewenangan menetapkan kuota tambahan diakui undang-undang, dan ahli yang kalian hadirkan sendiri menunjuk aliran uangnya ke pihak lain, apa yang sebenarnya mau dibuktikan dari Gus Yaqut?
Mahmud Syaltout retweeted
Dua tahun berlalu sejak skandal Collegium Humanum terungkap oleh Lembaga Antikorupsi Polandia. Bagaimana nasib para alumninya?
Mijają dwa lata od wybuchu afery wokół dawnego Collegium Humanum, a część studentów wciąż nie może zamknąć tego rozdziału.
tvn24.pl/tvnwarszawa/ochota/…
Mahmud Syaltout retweeted
Masyarakat sih engga peduli ya soal penyadapan itu. Lha data kita dari dulu diretas banyak pihak juga negara ga peduli 😅.
Masyarakat cuma heran, kan Presiden punya Paspampres ya. Nah kok bisa kecolongan disadap? Apalagi Pak Prabowo juga gak pernah pegang HP sejak zaman Menhan
RUU Penyadapan Harus Segera Dibahas, Masyarakat Jangan Terus Hidup dalam Ketakutan
emedia.dpr.go.id/news/2026/1…
Mahmud Syaltout retweeted
Klaim KPK bahwa dana haji termasuk keuangan milik negara berantakan.
Tiga kriteria untuk menentukan apakah termasuk keuangan negara. Pengelolaannya melalui mekanisme APBN, pengaturannya oleh menteri keuangan selaku bendahara negara, serta seluruh biaya pengelolaannya dibebankan kepada APBN. Apakah dana haji termasuk keuangan negara? Menurut ketiga kriteria tsb jelas bukan.
Bahkan jika ditambah satu kriteria sekalipun, yaitu penyimpanan uangnya di kas negara, dana haji tetap tidak bisa masuk kriteria keuangan negara.
Hal tsb ditegaskan pakar hukum administrasi negara UI, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. selaku saksi ahli sidang perkara kuota haji. Dengan kesaksian ini, klaim KPK terkait kerugian negara dlm kasus kuota haji nampaknya telah kehilangan pijakan argumen.
mediaindonesia.com/politik-d…
Mahmud Syaltout retweeted
Sejak awal sudah banyak ahli yang heran soal kasus ini. Lebih banyak framing ketimbang bukti nyata. Semoga mereka yang terlibat segera mendapat balasan setimpal youtu.be/f-BPGIPv-AU?si=k6rE…
“Tenang saja Pak @prabowo, tenang Pak. Saya sudah di sini”
(@gibran_tweet : 2023)
Tapi sampai kapan? #Eh
Selengkapnya 👇
facebook.com/share/p/1E1vZps…
1
323
Mahmud Syaltout retweeted
Saya melihat langsung sidang ini, berkat kejelian Pak Dodi selaku kuasa hukum Gus Yaqut akhirnya terkuak jk keberadaan Pasal 9 dalam UU No.8/2019 di "sembunyikan" oleh Penyidik KPK ketika meminta kesaksian Prof Ramli sebanyak 2x selama masa perberkasan
Dan Prof Ramli berubah keterangannya di persidangannya setelah tahu ada Pasal 9 yg merupakan diskresi menteri.
Salah satu alasan KPK menetapkan Gus Yaqut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji adalah pernyataan saksi ahlinya, yaitu Prof. Ramli, yang menyatakan perubahan kuota itu melanggar aturan.
Tapi ternyata KPK tidak memberikan kisah lengkapnya, dan terkuak di persidangan.
Ahli Pidana di Sidang Gus Yaqut: “Pendapat Saya Berubah!"
Coba tanyakan terkait merek panci, parabola, kasur, sofa, sendok, garpu, setrikaannya dan perabot BMN lainnya?
Mungkin ingat 🤪
Untung waktunya habis. Kalau dilanjutkan pertanyaannya mungkin akan spt ini...
"Pak Jenthu punya anak laki-laki. Apakah Pak Jokowi ingat merek sempaknya anak Pak Jenthu?'
"Pak Jenthu punya kambing Apakah Pak Jokowi ingat tanggal berapa ulang tahun kambingnya Pak Jenthu?"
413
Mahmud Syaltout retweeted
Salah satu alasan KPK menetapkan Gus Yaqut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji adalah pernyataan saksi ahlinya, yaitu Prof. Ramli, yang menyatakan perubahan kuota itu melanggar aturan.
Tapi ternyata KPK tidak memberikan kisah lengkapnya, dan terkuak di persidangan.
Ahli Pidana di Sidang Gus Yaqut: “Pendapat Saya Berubah!"
Mahmud Syaltout retweeted
Prof Romli Atmasasmita, saksi ahli yg dihadirkan JPU KPK justru menilai ganjil dakwaan yg dibuat oleh JPU berdasarkan kronologis cerita yg diceritakan Penyidik KPK kepada Beliau.
Simak selengkapnya penjelasannya Prof Romli berikut ini :
Dagelan apa lagi sih ini Mbak @MellisA_An @anna_hasbie
Mahmud Syaltout retweeted
Ah, kalian semua memalukan. Senang sekali menjadikan hukum sebagai senjata. Hal2 konkret macam kebakaran hutan, penguatan ekonomi, pendidikan yang menjadi hak-hak rakyat malah gak kalian urus. Shame on you!
Jangan kasihani Pak Jokowi. Kasihani dirimu!
Serius!
Tak pernah kalah pemilu. Anak jadi Wapres. Rumah pensiun 1,2 hektare. Cucu ada. Usia 65 masih jongkok sendiri.
Coba kamu lihat kaca? Selengkapnya 👇
facebook.com/share/p/1E7tC8e…
🤖 Made with AI
Mahmud Syaltout retweeted
Prof. Ramli Atmasasmita, lahir setahun sebelum kemerdekaan RI, salah satu ahli hukum Indonesia yang ikut merumuskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, guru besar hukum pidana, tadi pagi hingga siang dihadirkan di persidangan Gus Yaqut.
Beliau adalah saksi ahli KPK dalam kasus korupsi kuota haji yang persidangannya menempatkan Gus Yaqut dan Gus Alex sebagai terdakwa. Karena tidak disiarkan live, saya menunggu rampungnya persidangan untuk dikirimi link persidangannya (taping).
Isi BAP-nya Prof. Ramli ini memberatkan Gus Yaqut semua!
Bahkan ketika Prof. Ramli ditanya soal alasan kemanusiaan Gus Yaqut dalam mengubah kuota tambahan haji menjadi 50:50 (kita kenal dengan istilah hifz al-nafs, melindungi jiwa), Prof. Ramli tetap menyebut keputusan perubahan kuota ini melanggar hukum.
Ketika persidangannya selesai, akhirnya link yang saya tunggu-tunggu ini datang. Kaget saya, ternyata apa yang disampaikan beliau di persidangan ini jauh dari ekspektasi saya.
Persisnya ketika persidangan kedua, yaitu giliran tim advokat Gus Yaqut diberikan hak untuk bertanya, kala Prof. Ramli ditunjukkan beberapa pasal (tidak terlihat di video, jadi belum bisa saya pastikan).
"Ketika Prof ditanya penyidik KPK ketika menyusun BAP, apakah pasal ini ikut ditunjukkan?" tanya Pak Dodi sambil memperlihatkan UU tersebut.
"Tidak ditunjukkan," jawab Prof. Ramli setelah diam sejenak membaca pasal itu.
"Ketika Prof membaca pasal ini, apakah pernyataan Prof di dalam BAP akan berubah di persidangan?"
Akhirnya Pak Dodi, advokat Gus Yaqut, membaca verbatim bunyi pasal yang dimaksud sambil memperlihatkannya di tembok (sepertinya kurang puas melihat Prof. Ramli membacanya dalam hati).
Intinya, pasal ini menjelaskan kuota haji tambahan, dan mau berapa pun porsinya merupakan hak menteri agama dalam menentukan.
"Setelah membaca ini, tentu saja pernyataan saya berubah."
Prof. Ramli akhirnya menjelaskan pasal tersebut, bahwa kuota haji dibagi dua: kuota asli dan kuota tambahan. Kalau kuota asli, memang porsinya harus 92:8, sesuai aturan (inilah yang dijawab Prof. Ramli di BAP-nya). Tapi kalau kuota tambahan, ini jelas tidak ada aturannya harus berapa.
Dan pasal ini, tambah beliau, membenarkan diskresi menteri dalam menentukan berapa kuota tambahan haji. Jadi, keputusan 50:50 untuk kuota tambahan haji 2024 ini tidak melanggar aturan.
Tiba-tiba, jaksa KPK memotong penjelasan Prof. Ramli karena menganggap Pak Dodi terlalu mengarahkan saksi ahli. Karena sebelumnya disepakati bahwa di depan saksi ahli tidak boleh membicarakan fakta, namun hanya digali pendapatnya.
Saya tidak mau menuduh KPK.
Tapi dari sini saja kelihatan bahwa dalam penyidikan, ternyata KPK "tidak terlalu jujur" dengan saksi ahli yang mereka hadirkan sendiri. Begitu ditunjukkan pasal yang tidak pernah diperlihatkan penyidik, pendapat Prof. Ramli berubah.
Kalau pasal itu memang ada sejak awal, kenapa tidak ikut ditunjukkan waktu BAP dibuat?
Mahmud Syaltout retweeted
Jadi kalau tidak ada bukti, ya jangan diada-adain... Menciptakan alat bukti itu namanya
1.Terbukti tidak menerima uang baik secara langsung maupun tidak.
2. Terbukti tidak melanggar UU karena kebijakannya sah.
#gusyaqut #kawalyaqut #kuotahaji
jawapos.com/nasional/2611050…
Mahmud Syaltout retweeted
1.Terbukti tidak menerima uang baik secara langsung maupun tidak.
2. Terbukti tidak melanggar UU karena kebijakannya sah.
#gusyaqut #kawalyaqut #kuotahaji
jawapos.com/nasional/2611050…
Mahmud Syaltout retweeted
Saksi ahli JPU KPK, Prof Ramli Atmasasmita ketika menjawab pertanyaan JPU ,"Jangan Dipaksakan Pak Kalau Enggak Ada"
Hingga suasana sidang sedikit riuh.
Simak detailnya berikut ini
Siapa tahu ada yang terlewat, kalau tanggal 3 November kemarin bersamaan saat ramai isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo itu, Menkeu dan Dirjen Pajak, klarifikasi pernyataan adiknya Presiden Presiden untuk memajaki tukang cukur, tukang pijat, warteg, dll ?
Nah, tulisan ini hitung-hitung mengingatkan bahwa Menkeu dan Dirjen sudah klarifikasi #eh
#WhySoSerious
Aku sendiri, menilai sebenarnya ucapan Om Hashim ini ada benarnya…
Selengkapnya 👇
facebook.com/share/p/1E9XrT6…


















