Medioker Dude

PERNYATAAN SIKAP ATAS PENCOPOTAN KAPOLRES SUKOHARJO Pencopotan Kapolres Sukoharjo adalah tanda Polri mau mendengar. Namun bagi anak-anak itu, keadilan baru dimulai, belum selesai. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas langkah tegas yg diambil pada Senin, 2 November 2026. Seminggu lalu, belasan anak perempuan terbangun dalam ketakutan di asramanya. Hari ini, negara mulai menunjukkan bahwa ketakutan mereka didengar. Langkah ini tidak lahir dari satu suara. Ia lahir dari keberanian para ustadzah yg bersuara dan mengadu, dari para wali santri, ulama, ormas Islam, wakil rakyat, lembaga negara, jurnalis, dan masyarakat luas yg menolak diam. Saya bersyukur bisa menjadi salah satu dari suara-suara itu. Berdasarkan informasi resmi dan pemberitaan yg saya coba telaah, inilah perkembangan yg telah terjadi: 1. Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo dan menonaktifkan tiga personel lain, yaitu Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA. Keempatnya diperiksa Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana dan kode etik. 2. Menurut pendamping pesantren, barang-barang milik santri dan ustadzah yg sempat dibawa telah dikembalikan dalam keadaan utuh. 3. KPAI menilai operasi tersebut mengabaikan perlindungan anak. KPAI mencatat dugaan bentakan, penodongan senjata, dan perlakuan fisik terhadap seorang santriwati, serta meminta asesmen dan pendampingan psikologis bagi para santriwati dan orang tuanya. 4. Komnas HAM meminta pemeriksaan independen bersama Kompolnas, termasuk audit atas izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah hingga para santriwati. 5. Komnas Perempuan mengecam dugaan tindakan di luar prosedur yg merendahkan martabat perempuan, dan mengingatkan bahwa para santriwati dan ustadzah berstatus saksi, bukan tersangka. Dengan segala apresiasi, saya perlu menyampaikan beberapa catatan agar langkah baik ini tidak berhenti di tengah jalan. Pertama, pencopotan jabatan belum sama dengan pertanggungjawaban. Pencopotan dan penonaktifan adalah langkah administratif agar pemeriksaan berjalan bersih. Yg dinantikan publik adalah hasil pemeriksaan Propam: apa saja pelanggaran yg terbukti, siapa yg bertanggung jawab, dan sanksi apa yg dijatuhkan. Tanpa itu, pencopotan berisiko dibaca sebagai upaya meredam kegaduhan semata. Kedua, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai komando. Penggeledahan ini dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob, dan menurut pemberitaan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. Sejauh yg diumumkan, yg dinonaktifkan seluruhnya berasal dari Polres Sukoharjo, bahkan seorang Kapolres yg baru 28 hari menjabat. Karena itu, pemeriksaan semestinya juga meminta pertanggungjawaban Kapolda Jawa Tengah sebagai pemimpin operasi. Saya tidak menuntut kepala siapa pun. Saya hanya meminta keadilan yg utuh: setiap pihak yg merencanakan, memerintahkan, dan melaksanakan operasi itu diperiksa secara setara, tanpa ada yg dikorbankan dan tanpa ada yg dilindungi. Ketiga, anak-anak itu belum menerima permintaan maaf. Hingga hari ini, yg disampaikan masih berupa keprihatinan dan empati. Bila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, permintaan maaf yg tulus dan langsung kepada para santriwati, ustadzah, dan keluarga mereka adalah bagian dari pemulihan itu sendiri. Keempat, luka anak tidak sembuh oleh mutasi. Sepuluh santriwati berusia sekitar 10 hingga 16 tahun dan dua balita mengalami malam yg mungkin akan mereka ingat seumur hidup. Pemulihan trauma mereka harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan kasus ini, bukan jumlah pejabat yg dicopot atau dimutasi. Sejalan dengan rekomendasi KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, saya mengajukan permintaan berikut: Kepada Kapolri: umumkan hasil pemeriksaan Propam secara terbuka, termasuk sanksi etik dan pidana bila terbukti, serta pastikan pemeriksaan mencakup seluruh unsur tim gabungan, termasuk dari Polda Jawa Tengah dan Brimob. Kepada Propam dan Kompolnas: libatkan pengawas eksternal sebagaimana diminta Komnas HAM, dan audit keabsahan serta cakupan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo. Kepada Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan: dengarkan langsung kesaksian para santriwati dengan cara yg aman, ramah anak, dan didampingi psikolog serta wali, lalu sampaikan temuan kepada publik. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UPTD PPA: lakukan asesmen dan pendampingan psikologis yg tuntas bagi santriwati, ustadzah, balita, dan orang tua, hingga anak-anak itu benar-benar pulih. Kepada Kementerian Agama: dampingi rumah tahfidz ini untuk memenuhi perizinan, bukan menghukumnya. Jangan sampai anak-anak yg sudah kehilangan rasa aman juga kehilangan tempat mereka menghafal Al Qur'an. Kepada Polri secara kelembagaan: terbitkan pedoman penggeledahan di asrama putri dan lembaga pendidikan anak, yg mewajibkan polwan, pendamping anak, dan tokoh setempat dilibatkan sejak awal. Saya juga menegaskan kembali bahwa pengusutan kasus pembakaran warung harus tetap berjalan tuntas. Membela anak-anak ini tidak sama dengan membela pelaku kejahatan. Keduanya adalah bagian dari keadilan yg sama. Kepada para santriwati di Mojolaban: kalian tidak sendirian. Ketakutan kalian malam itu telah didengar oleh banyak orang di negeri ini. Semoga Allah swt mengembalikan rasa aman di hati kalian, menguatkan hafalan kalian, dan menjadikan peristiwa ini sebab kebaikan bagi kalian dan banyak anak lain di masa depan. Kepada Bapak Kapolri: langkah pertama sudah Bapak ambil, dan saya menghormatinya. Kini publik menanti langkah berikutnya, agar "Polisi Bersama Masyarakat" benar-benar dirasakan, bahkan oleh anak paling kecil di asrama paling sederhana. Saya akan terus mengawal kasus ini hingga hasil pemeriksaan diumumkan dan anak-anak itu pulih sepenuhnya. Hormat saya, Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia. Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia @prabowo 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia @SuyudiArioSeto 3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman 4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri 5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM 6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan 7. Ketua Ombudsman @OmbudsmanRI137 8. Ketua KPAI @KPAI_official 9. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah @provjateng @humasjateng 10. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_ 11. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Mojolaban.

PERNYATAAN SIKAP ATAS KETERANGAN KADIVHUMAS POLRI Empati Mabes Polri adalah langkah awal yg baik. Kini anak-anak itu menunggu kebenaran dan keadilan, bukan sekadar keprihatinan. Saya telah membaca dan menyaksikan keterangan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir pada Minggu, 1 November 2026, terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban, Sukoharjo. Dengan jujur saya katakan: ada kemajuan yg patut dihargai. Mabes Polri mengakui bahwa peristiwa itu menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan di lokasi. Mabes Polri menyampaikan empati kepada para santri dan keluarganya, menegaskan penghormatan kepada pesantren, serta menyatakan bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberi stigma. Pernyataan ini terasa jauh lebih menyejukkan dibanding jumpa pers sebelumnya yg menggeser perhatian ke isu terorisme dan perizinan. Saya juga mencatat langkah nyata di lapangan. Menurut pendamping pesantren, tim Propam Mabes Polri telah datang ke pondok pada Sabtu, 31 Oktober 2026, memeriksa ustadzah pengadu, dan melihat langsung pintu kamar yg rusak. Barang-barang milik santri dan ustadzah juga dilaporkan telah dikembalikan dalam keadaan utuh. Untuk semua itu, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri dan jajaran Mabes Polri. Namun, empati baru separuh jalan. Ada beberapa hal dalam keterangan itu yg perlu saya sampaikan dengan hormat dan terbuka. Pertama, keprihatinan belum sama dengan pengakuan. Kalimat empati ditujukan kepada mereka yg "merasa terdampak". Anak-anak itu tidak sekadar merasa. Pintu mereka didobrak, tubuh mereka ditodong senjata, dan seorang balita sempat terpisah dari ibunya. Saya tidak menuntut Polri mengakui kesalahan sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi saya berharap, bila pemeriksaan membuktikan ada pelanggaran, Polri berani mengucapkan permintaan maaf yg utuh, langsung kepada para santriwati dan keluarganya. Kedua, keterangan soal Polwan dan pendamping perlu diuji. Kadiv Humas menyampaikan, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, bahwa Polwan dilibatkan dan penggeledahan didampingi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Keterangan ini berbeda dengan kesaksian pengurus pondok, yg menyebut para santriwati diperiksa di Polsek tanpa wali, kuasa hukum, maupun pendamping. Kedua versi tidak mungkin sama-sama benar. Karena itu, keterangan Polda tidak boleh diterima sebagai kesimpulan, melainkan harus diuji lewat pemeriksaan, termasuk dengan mendengar langsung suara anak-anak itu secara aman dan didampingi psikolog. Ketiga, pemeriksaan internal saja belum cukup untuk memulihkan kepercayaan. Saya menghargai Propam yg bergerak cepat. Namun ketika yg diperiksa adalah sesama anggota, publik wajar bertanya tentang independensinya. Suara dari Komnas HAM, Komisi III DPR, organisasi keagamaan, hingga usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta menunjukkan bahwa kepercayaan itu perlu dibangun bersama, bukan sendirian. Agar empati hari ini berbuah keadilan, saya mengajukan lima permintaan kepada Bapak Kapolri: 1. Umumkan tenggat dan hasil pemeriksaan Propam secara terbuka, termasuk nama satuan yg diperiksa dan sanksi bila terbukti ada pelanggaran. 2. Libatkan pihak independen, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Kompolnas, dan Ombudsman, atau dukung pembentukan tim gabungan pencari fakta sebagaimana diusulkan anggota Komisi III DPR. 3. Dengarkan langsung kesaksian para santriwati dalam suasana yg aman, ramah anak, dan didampingi psikolog serta wali, bukan hanya keterangan petugas di lapangan. 4. Pastikan pemulihan trauma berjalan tuntas bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga anak-anak itu kembali bisa tidur tanpa takut mendengar ketukan di pintu. 5. Terbitkan pedoman penggeledahan di lingkungan pendidikan dan asrama anak, agar peristiwa serupa tidak terulang di pesantren mana pun di negeri ini. [BERAMBUNG]